Kapolri : Tugas Polri Penegakan Hukum Harus Dibawah Presiden

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman didampingi
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie dan
Irjen Pol Andayono

Jakarta, Metropol - Adanya wacana yang muncul, tentang keberadaan Kepolisian Indonesia untuk ditempatkan dibawah sebuah kementerian dan bukan dibawah Presiden, membuat petinggi Polri, menanggapi hal itu.

“Sebenarnya tugas Polri itu adalah penegakan hukum, maka hal itu tidak lain, supaya tidak terjadi intervensi tentang penegakan hukum. Jadi seharusnya Polri dibawah Presiden seperti saat ini,” ujar Sutarman.

Wacana itu muncul, ketika sering terjadi bentrokan antara TNI – Polri. Dimana, baru-baru ini terjadi lagi bentrok di Batam, karena tidak adanya keseimbangan posisi keduanya.

Hal ini dikatakan oleh Menhan dalam silaturrahmi dengan para Pemimpin Redaksi (Rabu, 26/11). Menurutnya, Polri seharusnya berada dibawah langsung Presiden. Tujuannya supaya ada kesejajaran dengan TNI yang sudah berada dibawah kementerian. Selain itu, supaya komunikasi antar Polri dan TNI bisa lebih baik dan mengalir, karena berdiri seimbang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, menilai wacana Polri dibawah kementerian masih terlalu mentah dan baru sekedar wacana.

Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan ide tersebut memang tak asing. Itu sudah wacana lama. Apabila harus memilih kementerian yang membawahi, Andi berpendapat sebaiknya selain Kementerian Pertahanan.

“Banyak orang bilang begitu (dibawah Kementerian Dalam Negeri), tapi bukan wewenang saya. Itu wewenang Presiden,” kata Andi Widjajanto.

Sementara Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala, secara terpisah menanggapi, bahwa pandangan tersebut hal biasa.

“Pandangan lain juga ada dan perlu dilihat. Pandangan Menhan termasuk yang tidak Populer di mata Polri. Jadi pandangan Menhan itu mau direalisasi, perlu memperoleh konsesus dari berbagai pihak, utamanya Polri,” kata Adrianus Meliala. (Delly M)

Aparatur Sipil Negara Harus Siaga Terhadap Sindikat Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. DR. Anang Iskandar danMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi

Jakarta, Metropol - Sindikat narkoba tidak pandang bulu siapa sasarannya. Siapapun bisa terkena bujuk rayunya. Termasuk kalangan Pegawai Negeri Sipil atau yang kini dikenal dengan Aparatur Sipil Negara. Karena itulah, kewaspadaan dan peran serta maksimal dalam penanganan masalah narkoba mutlak diperlukan.

Fakta sudah berbicara. Sejumlah kasus narkoba yang melibatkan ASN kerap mencuat di berbagai media. Baru-baru ini, sepuluh orang PNS dan seorang Pendidik kedapatan pesta narkoba. Hal tersebut jika tidak serius ditangani, masalah ini akan berpotensi menjadi duri dalam dinamika penyelenggaraan negara.

Menanggapi kasus narkoba yang kian meresahkan dan mengkhawatirkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi mengambil langkah cepat untuk memproteksi para pegawai ASN agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 

Sebagai upaya nyata, Menpan-RB  menguatkan sinerginya melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menpan dan RB, Yuddy Chrisnandi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar di Jakarta, Jumat (21/11) dalam upaya bersama membangun aparatur negara yang memiliki integritas dan bebas dari narkoba. 

Dalam uraian nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua pihak, beberapa langkah konkret akan segera dieksekusi. Salah satu agenda yang paling menonjol. Seluruh pejabat ASN dan calon pegawai ASN di seluruh Indonesia akan menjalani tes uji narkoba (tes urine-red). Hal ini sebagai deteksi dini dari tindakan penyalahgunaan narkoba di kalangan aparat pemerintahan. 

Upaya keras yang akan dilakukan ke depan memang bukan tanpa alasan. Penyelenggaraan layanan terhadap masyarakat akan ditentukan oleh mentalitas dan kredibilitas aparat pemerintahan. Jika narkoba telah meracuni ASN, tentu akan memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja ASN dan otomatis akan melemahkan sektor pelayanan masyarakat. 

Dalam konteks penyelenggaraan reformasi birokrasi, Menpan-RB akan memberikan dukungan penuh pada BNN dalam rangka peningkatan penyelenggaraaan pelayanan publik dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sehingga BNN menjadi salah satu barometer lembaga publik yang mampu menyelesaikan masalah sosial sekaligus sebagai ikon penggerak revolusi mental bagi bangsa Indonesia. 

Melalui fungsi penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi yang selama ini menjadi brand kuat di mata masyarakat.  BNN diharapkan akan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga tidak ada lagi keluhan, keraguan, kekecewaan dan tidak ada yang merasa dirugikan. (Deni M/HumasBNN)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko : Pastikan Hubungan TNI - Polri Baik

Panglima TNI Jenderal TNI DR. Moeldoko saat di Istana Bogor
didampingi Kapuspen TNI Mayor Jenderal Puad Basya

Bogor, Metropol - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko memastikan hubungan antara institusi TNI-Polri tetap terjalin dengan baik.

Kepastian itu disampaikan Moeldoko saat memberikan pemaparan tentang kondisi terkini TNI pasca reformasi internal di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).

"Hubungan TNI-Polri akan kami laporkan secara khusus kepada Presiden, bahwa sesugguhnya hubungan TNI-Polri berjalan baik. Di setiap kota juga berjalan baik," kata Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga melaporkan kepada Kepala Negara mengenai soliditas yang telah terbangun di lingkungan TNI dan upaya mengeliminasi egosektoral yang ada selama ini.

Turut mendengarkan pemaparan itu sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menhan Ryamirzard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

"Kami terus berusaha mengeliminasi egosektoral, agar betul performance menuju pada soliditas yang sesungguhnya. Semua kebijakan yang telah kami canangkan, berjalan dengan baik," kata dia.

Moeldoko juga mengakui telah menjalin kerja sama sinergis dengan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Sutarman untuk menggabungkan kembali program pendidikan dasar keprajuritan selama enam bulan di Magelang, Jawa Tengah.

"Saya bersama Kapolri, sepakat membuat sebuah proyeksi ke depan agar para taruna TNI-Polri nantinya akan kita satukan kembali di Magelang, pada saat menjalani pendidikan dasar keprajuritan enam bulan. Sehingga terbangun harmoni dan pemahaman saat menjalankan tugas karena situasi prikologi telah terbangun dari awal," ujar dia. 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, TNI hanya memiliki satu garis komando. Yakni dari Presiden RI dengan alur ke Panglima TNI, baru kepada Panglima Komando Utama (Pangkotama) hingga prajurit terendah.

Jenderal Moeldoko menyampaikan penegasannya itu dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pengarahan kepada Pangkotama TNI seluruh Indonesia di ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat.

“Menjadi atensi kami semuanya agar satu garis komando dari Presiden mengalir ke Panglima TNI, dan seluruh jajaran sampai prajurit terendah,” kata Jenderal Moeldoko.

Presiden Jokowi, akan mendengarkan curhat para pangkotama TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Usai laporan para Pangkotama, Presiden Jokowi akan memberikan arahan. (Kamal)

Tes IQ Menjadi Penentu Kurikulum 2013

Dr. Aloysius Suhadi.(kiri)
Ahli psikologi Dr. Darilah Dihardjo, S.Psi, M.Sc, MM. (tengah)
Dr. Ibnu Sabiin Hatta. (Kanan)

Jakarta, Metropol - Tes IQ sebagai upaya menggali potensi peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program pelayanan bimbingan dan konseling, saat ini maupun kedepannya menjadi penentu terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.

Di dalam tes IQ ini  sekolah dan para guru dapat mengetahui minat dan bakat peserta didik, sehingga mempermudah pelaksanaan sistem pendidikan dan pembelajaran dalam memberikan penilaian dan pengarahan kepada peserta didik.

Pembiayaan tes IQ ini dibiayai dari dana BOS dalam hal peruntukan kegiatan pembelajaran pengembangan pendidikan karakter dan pembelajaran pengayaan sesuai Permendikbud No. 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2014. Dalam rincian tersebut dijelaskan masing-masing peserta didik SD/SDLB sebesar Rp. 580.000,- dan SMA/SMPLB/SMPTP/Satap sebesar Rp. 710.000,- pertahunnya. Sehingga dari anggaran tersebut dapat disisihkan 10% kepada pengadaan tes psikologi untuk mengetahui potensi peserta didik agar sekolah dan para guru memiliki bahan dasar dalam mengarahkan minat dan bakat peserta didiknya.

Seorang ahli psikologi Dr. Darilah Dihardjo, S.Psi, M.Sc, MM. pada acara penandatanganan MOU antar lembaga pendidikan di kantornya yang beralamat di Kecamatan Koja-Jakarta Utara ini baru-baru ini, menjelaskan, “pemerintah saat ini menerapkan kurikulum 2013 sudah memiliki arah yang tepat sasaran, karena dalam mempersiapkan peserta didik di era milenium ke tiga untuk menghadapi persaingan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di tahun 2015 nanti akan lebih berkompetisi dan bersaing, sehingga bangsa indonesia harus memiliki generasi SDM yang berkulitas dengan kemampuan keterampilan kreatif, berpengetahuan luas dan memiliki sikap budi pekerti yang tinggi, sesuai ketiga aspek penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku,” tegas konsultan psikolog yang memiliki No. Ijin Praktek. 22/I-PR/PB-IPBI/96 ini.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Di tahun 2013 kurikulum ini masuk dalam masa percobaan dengan menjadikan percobaan di beberapa sekolah. Sehingga di tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di Kelas I, II, IV, dan V. Sedangkan untuk SMP Kelas VII dan VIII dan SMA Kelas X dan XI. Diharapkan, pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. (Hamzah Wahid)

Membangun Generasi Muda Sehat Cerdas Tanpa Narkoba

Kepala BNNK Jakarta Timur Supardi, SH, MH
Sebagai narasumber sosialisasi P4GN sma/smk se-Jakarta Timur
di puncak Bogor Jawa Barat

Jakarta, Metropol - Kesbangpol bekerja sama BNNK Jakarta Timur mengadakan sosialisasi SMA/SMK se-Jakarta Timur di puncak Bogor Jawa Barat. Acara sosialisasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ini dihadiri Kepala BNNK Jakarta Timur Supardi, SH, MH Sebagai narasumber dan pelajar Smk/Sma se-Jakarta Timur.

Kepala BNNK Jakarta Timur Supardi. SH, MH dalam paparanya mengatakan, beberapa penelitian lapangan menemukan banyak remaja segan menemui konselor atau orang tua jika memiliki masalah, mereka lebih memilih bercerita atau meminta pendapat teman sebaya. 

Oleh karena itu, peran pelajar yang cukup dikenal atau disukai diperlukan sebagai kader yang akan dilatih teknik konseling sederana. Setidaknya untuk membantu teman yang bermasalah mengatasi perasaan negatif yang dirasakan, seperti kecemasan, ketakutan, ketegangan, dan frustasi. 

Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, melaporkan segala bentuk pemilikan, peredaran atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekolah kepada kader anti narkoba di sekolahnya. 

Aktif dalam mengikuti pelatihan, seminar, workshop tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik yang dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun di luar sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan warga Sekolah lainnya (kepala sekolah, guru, orang tua dan petugas keamanan sekolah).

“Masa remaja, keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend gaya hidup, serta bersenang-senang cukup tinggi. Hal tersebut memudahkan pelajar untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. Sehingga pengedar menjadikan pelajar sebagai target pemasaran. Pada umumnya kelompok pelajar lebih rentan menjadi korban narkoba. Namun mereka juga memegang dalam penciptaan masyarakat bebas narkoba,” tegasnya  (Deni.M)

Jalur Hijau di Jakarta Utara Rusak Parah Terkena Proyek Akses Tol Priok

Kondisi jalur hijau dan taman
di jalan Yos Sudarso, Plumpang, Jakarta Utara 

Jakarta, Metropol - Sejumlah jalur hijau di Jakarta Utara saat ini dalam kondisi rusak parah akibat terdampak proyek Akses Tol Priok dan normalisasi saluran air maupun kali.

Menurut data Suku Dinas Pertamanan Jakarta Utara, kerusakan terjadi di beberapa taman dan jalur hijau di antaranya Taman Sindang dan Jalur Hijau Plumpang (Kecamatan Koja), Jalur Hijau Yos Sudarso dan Jalur Hijau Perintis Kemerdekaan (Kecamatan Kelapa Gading), Jalur Hijau Cilincing Raya dan Cakung Cilincing (Kecamatan Cilincing), serta Jalur Hijau Sunter Agung Barat (Kecamatan Tanjung Priok), kurang lebih ada 1.500 pohon di taman dan jalur hijau tersebut rusak atau ditebang.

Kerusakan di Jalur Hijau Plumpang, Jalur Hijau Yos Sudarso, Jalur Hijau Cilincing Raya, Jalur Hijau Cakung Cilincing misalnya, disebabkan karena pengerjaan Akses Tol Priok di tiga titik, yakni Seksi E1 (Rorotan-Cilincing), Seksi E2 dan E2A (Cilincing- Jampea), dan Seksi NS Link dan NS Direct Link (Jampea-Plumpang).

Sedangkan pengerjaan normalisasi di Kali Sunter oleh Kementrian PU berdampak pada kerusakan di tiga titik. Yakni Jalur Hijau Perintis Kemerdekaan, Jalur Hijau Plumpang, dan Jalur Hijau Yos Sudarso. Lalu adapula Jalur Hijau Sunter Agung Barat dan Taman Sindang yang rusak diakibatkan pengerjaan normalisasi Kali Sentiong, perbaikan saluran air dan pelebaran jalan.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Seksi Jalur Hijau, Suku Dinas Pertamanan Jakarta Utara, Agustine, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pelaksana proyek normalisasi saluran air dan Akses Tol Priok untuk menyiapkan kompensasi dengan cara memperbaiki kerusakan taman dan jalur hijau di wilayah yang terkena dampak proyek instansi masing-masing.

“Kami meminta pergantian pohon yang mati atau ditebang untuk diganti. Satu pohon yang rusak akan diganti sepuluh pohon. Sedangkan untuk taman yang rusak harus diperbaiki menyesuaikan konsep yang sudah ada,” ujar Agustine.

Menurut Agustine, pergantian dan perbaikan tersebut dilakukan secara bertahap karena harus menunggu pengerjaan proyek yang bersangkutan selesai sehingga perbaikan jalur hijau dan taman optimal. Pernyataan Agustine tersebut juga mendapat dukungan dari Muhammad Fajar Sauri selaku Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Utara.

Fajar mengatakan jalur hijau dan taman yang ada di Jakarta Utara kerap rusak karena dilalui oleh Ekskavator atapun dibangun struktur bangunan proyek. “Kami sudah bersurat ke Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Utara, Dinas PU DKI, dan Kementrian PU DKI, beberapa waktu yang lalu untuk memastikan komitmen mereka untuk memperbaiki jalur hijau dan taman yang terkena dampak proyek yang mereka lakukan,” ujar Fajar.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Binamarga, Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Nurhadi berjanji akan mengganti setiap pohon, jalur hijau, dan taman yang rusak karena pengerjaan Akses Tol Priok.

“Kami sudah sepakat dengan pemerintah kota Jakarta Utara untuk mengganti setiap kerusakan pada jalur hijau, taman, maupun pohon bahkan sebelum pengerjaan proyek dimulai,” ujar Nurhadi.

Menurut Nurhadi, mekanisme pergantian tersebut dilakukan dengan memberikan kompensasi penggantian kepada dinas Pertamanan Provinsi DKI yang kemudian disalurkan melalui Suku Dinas Pertamanan Jakarta Utara. “Selain memberikan kompensasi kepada instansi terkait, kami juga berinisiatif untuk membangun jalur hijau yang lebih baik di jalan Berdikari, dan nanti akan dibangun pula taman di ruang lapang yang ada di bawah akses tol Priok dengan menyesuaikan rancangan yang ada,” tambah Nurhadi.

Nurhadi menjelaskan pengerjaan jalur hijau tersebut tidak harus sampai menunggu proyek selesai. “Sembari proyek berjalan, perbaikan dan pengadaan jalur hijau dan taman, serta pohon akan kita lakukan. Untuk satu pohon yang ditebang karena pengerjaan proyek, akan kami ganti 10 pohon dengan jenis pohon dan lokasi yang ditentukan Sudin Pertamanan Jakarta Utara,” tandasnya. (Heroe)

HUT FSPMI Ke–16 Tahun, Pemberdayaan Kehidupan Anggota

Jakarta, Metropol - Forum Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) di pelabuhan Tanjung Priok, genap 16 tahun, dan telah melampaui masa reaktualisasi yang dicanangkan. Namun reaktualisasi kembali dicanangkan untuk memberikan kekuatan kepada anggota dan buruh pelabuhan Tanjung Priok.

“Bagaimanapun juga, pemberdayaan pekerja (buruh) yang ada, harus benar-benar memberikan arti bagi kehidupannya,” kata Ketua FSPMI dalam kata pengantar dalam HUT FSPMI, baru-baru ini.

Menyikapi tingkat perhatian pada anggota dan para pekerja yang ada di pelabuhan Tanjung Priok, pihak asosiasi sebagai mitra kerja, dalam himbauannya mengatakan, tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) harus ada peningkatan, agar dapat bersaing dengan pekerja-pekerja yang lain. “Sehingga dapat bekerja secara sinergi,” ujarnya.

Sedangkan Sekjen Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Yusron, menyarankan pihak SDM, harus benar-benar memperjuangkan anggotanya. Harus ada kebersamaan. “Sistem perlu ada perbaikan, supaya kehidupan para pekerja terangkat,” katanya.

Lebih jauh Yusron mengatakan, “sekarang ini para pekerja (buruh) di TKBM, nilai penghasilan masih dibawah UMP yang ada,” ungkapnya.

Dalam acara HUT SPMI, juga mengadakan bhakti sosial, dan pertandingan olahraga, sebagai sarana kebersamaan dan keakraban sesama anggota. (Delly M)

Dinas Kelautan dan Perikanan Lakukan Pengerukan Saluran Tambak

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep
Ir. H. Natsir Sulaiman tinjau lokasi pengerukan tambak
di Desa Gentung Kecamatan Labakkang

Pangkep, Metropol - Menjelang musim penghujan 2014, sekaligus mengantisipasi terjadinya banjir, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dinakhodai Bupati H. Syamsuddin A. Hamid, SE melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep melakukan pengerukan saluran tambak sepanjang 2.000 meter dengan kedalaman 1 – 2 meter, disesuaikan dengan kondisi tambak yang dilalui.

Selain melakukan pengerukan saluran tambak di Kampung Pangkalang Desa Gentung Kecamatan Labakkang, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep memperbaiki selokan, drainase serta bronjong di sepanjang jalur pengerukan saluran tambak teresbut, ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep Ir. H. Natsir Sulaiman didamping Kepala Bidang Budidaya, Ir. Sabrun, Senin (24/11/2014).

Dengan dilakukannya pengerukan saluran tambak sepanjang 2000 meter dengan kedalaman 1 – 2 meter, yang disesuiakan dengan kondisi tambak yang ada, selain akan mengantisipasi terjadinya banjir menjelang musim penghujan juga akan memperlancar penyaluran air ke tambak seluas 500 hektar, kata sejumlah tokoh masyarakat Labakkang.

“Sebagai warga Desa Gentung Kecamatan Labakkang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang terbilang amat peduli terhadap upaya mensejahterakan masyarakat petani khususnya di Kecamatan Labakkang,” kata sejumlah warga Labakkang yang turut hadir dalam acara peninjauan lokasi pengerukan di Kampung Pangkalang Desa Gentung. 

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Ir. H. Natsir Sulaiman, berdasarkan data yang ada, dengan dilakukannya pengerukan saluran tambak sepanjang 2.000 meter dengan kedalaman 1 – 2 meter, akan menunjang peningkatan produktivitas pertanian di sepanjang jalur yang dilalui air saluran tambak tersebut. Setidaknya ada tiga lokasi yang terbantu yaitu Labakkang, Pattallassang dan Kassi Loe. (Bis)

Dampak Kenaikan BBM Sebagian Bus AKAP Mogok

Bus AKAP Rosalia Indah yang mangkrak di Jalan Kenari Kota Blitar

Blitar, Metropol - Sebelumnya pemerintah sudah resmi menaikan harga BBM subsidi kenaikan itu menimbulkan banyak reaksi di kalangan masyarakat, tak terkecuali di Blitar Raya. Sejak awal Organda sudah menolak rencana kenaikan BBM, namun keluhan itu tidak di gubris. Dan telah direalisasikan kenaikan BBM sejak Selasa (18/11) dini hari.

Telah diperkirakan dampak kenaikan BBM bersubsidi sangatlah memukul bagi perusahaan jasa otobus. Mereka untuk sementara melakukan aksi mogok jalan. 

Bus yang mangkrak itu terutama jenis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), sementara bus jenis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) atau trayek pendek masih tetap beroperasi meskipun tidak sepenuhnya seperti hari-hari biasanya. Pasalnya bus AKDP takut bangkrut apabila tak beroperasi.

Terlihat penumpang sangat sepi sekali di agen bus malam, ini terjadi dikarenakan sejumlah besar pemilik Perusahaan Otobus (PO) untuk sementara waktu berhenti beroprasi, “untuk bus yang berada di jalur arah barat (Jawa Tengah-Jakarta) saat ini berhenti beroperasi,” jelas Putu Sudjana selaku karyawan Agen Bus AKAP. Sedangkan untuk bus yang memiliki trayek ke arah timur seperti Bali akan tetap beroperasi seperti biasanya. 

Karyawan yang mengedarkan tiket ini mengatakan bahwa penjualan tiket untuk dua PO yakni Puspa Jaya dan Restu Mulya tujuan operasi Bali pihaknya mengurangi armada disebabkan setelah kenaikan BBM yang melesat ini berdampak penurunan penumpang yang signifikan. “Pasca kenaikan BBM tahun ini mengakibatkan penumpang menurun sekitar 50 persen setiap harinya,” ujarnya.

Turunnya penumpang secara signifikan sangat berdampak pada anjloknya pendapatan perusahaan. Menurut dia saat ini antara pendapatan dan pengeluaran tidaklah seimbang melainkan berat sebelah yakni pengeluaran lebih banyak dari pada pendapatan. Untuk itu jika keadaan masih tetap tidak pulih dan perusahaan merugi, dalam waktu dekat pihaknya akan berhenti beroprasi untuk sementara waktu dan menunggu harga tiket dinaikan. “Kalau terus tekor dan merugi lebih baik kami menunggu harga tiket naik,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar Drs. Hakim Sisworo M.Si melalui Kabid Pengelola Terminal Adam Bachtiar menerangkan, aktivitas di terminal bus Patria saat ini tidak mengalami hambatan namun terlihat perbedaan yang mencolok antara sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. 

“Kondisinya normal-normal saja tanpa adanya mogok operasi,” katanya. Menurut dia, suasana terminal berjalan seperti biasa karena bus yang keluar-masuk didominasi oleh bus jenis AKDP dengan trayek pendek dan menengah seperti Malang,Trenggalek dan Surabaya. Menurut dia mogoknya bus tersebut justru akan berimbas kepada mereka sendiri karena tidak memiliki pemasukan. 

Meski demikian pihaknya belum mengetahui apa penyebab mayoritas bus jenis AKAP mogok jalan karena diketahui agen tiket bus AKAP berada di luar Terminal Bus Patria dan Bus AKAP masuk ke terminal hanya untuk parkir sementara. 

“Kalau yang biasanya mangkal di terminal adalah Bus AKDP dan angkot, kalau yang bus malam kami tidak tahu,” jelasnya. 

Hal ini memang sudah menjadi instruksi langsung dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda. Yaitu 

dalam wujud berhenti beroperasi untuk sementara waktu. (IP)

Ekonomi Luwu Timur Tumbuh Diatas Target RKP Nasional

Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma
sedang memberikan pemaparan

Luwu Timur, Metropol - Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma mengatakan, sasaran dan strategi kebijakan fiskal mengamanatkan, bahwa pertumbuhan Ekonomi Nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 ditargetkan 5,8 persen, inflasi 3-5 persen, jumlah penduduk miskin berkisar 9-10 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-5,7 persen seperti yang termuat dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2014.

Dikabupaten Luwu Timur tahun ini, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 9,68 persen, inflasi berkisar 11,48 persen, jumlah penduduk miskin 8,36 persen dan tingkat pengangguran 6,28 persen. 

“Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Luwu Timur berada diatas target RKP Nasional. Yakni 9,8 persen,” kata Hatta.

Pernyataan ini disampaikan Hatta sebagai jawaban atas pandangan fraksi Gerindra, HM Sarkawi A Hamid pada sidang paripurna DPRD dengan agenda jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi terkait Ranperda APBD TA 2015 yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Rabu (26/11).

Terkait keterlambatan penyerahan RAPBD TA 2015 dijelaskan Hatta, proses penyusunan RAPBD TA 2015 memerlukan waktu yang cukup panjang. Mulai dari menyusun pedoman penyusunan  RAPBD TA 2015, pengimputan RKA-SKPD/PPKD dimana adanya peralihan penggunaan sistem aplikasi keuangan ke SIMDA BPKP, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada SKPD dan dilanjutkan dengan asistensi  RKA-SKPD/PPKD oleh TAPD.

Terhadap pandangan Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Hj Harisa Suarjo pada sektor perencanaan, Hatta mengatakan, saat ini telah dilakukan perencanaan lebih awal agar diperoleh pagu riil sesuai kondisi lapangan.

Terkait usulan dan saran dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Esra Lamban terkait penghasilan tetap Kepala Desa. Hatta menjelaskan, penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa ditentukan berdasarkan jumlah alokasi dana desa. Batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Untuk diketahui, gambaran umum struktur RAPBD TA 2015 antara lain, pendapatan ditargetkan Rp. 1.050.294.478.822 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar, Rp. 150.624.013.183, dana perimbangan sebesar Rp 621.649.387.057, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.278.021.078.582.

Sementara total belanja sejumlah Rp. 1.166.316.022.893 terdiri atas belanja tidak langsung Rp 510.514.169.859 dan belanja langsung Rp. 655.801.853.034. Defisit sebesar Rp. 116.021.544.071 dan pembiayaan netto sebesar  Rp. 116.021.544.071. (Ade SN/Hms Pemda)

Raih Gelar Sekolah Bersih dan Sehat

Takalar, Metropol - SD Negeri 77 Kanaeng, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, baru-baru ini mendapat penghargaan sebagai sekolah yang bersih dan sehat se-Kecamatan Galesong.

Penghargaan yang diraih oleh SD Negeri 77, menuai respon positif dari warga sekitar sekolah dan orang tua murid, begitupun para tenaga pengajar.

Harapan Hj. Barlian, S.Pd, selaku kepala sekolah SD Negeri 77 Galesong Selatan, dengan penghargaan ini, dapat memicu dan meningkatkan motivasi mengajar para guru. Serta dapat meningkatkan minat belajar murid-murid.

Respon positif dari orang tua murid, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat membuat murid-murid betah belajar di kelas masing-masing, dan jarang ditemui sekolah yang memiliki lingkungan bersih dan sehat seperti ini di Kecamatan Galesong.

Sebelumnya, pada tahun 2013, SD Negeri 77 Galesong Selatan, hanya meraih peringkat tiga, dan tahun 2014 telah berhasil meraih peringkat pertama. Ini, pertanda bahwa para para guru selaku tenaga pengajar di sekolah melakukan upaya dan motivasi agar lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat.

Keberhasilan yang telah diraihnya, tentu tidak terlepas dari peranan kepala sekolah Hj. Barlian, S.Pd, yang memiliki kiat-kiat meningkatkan prestasi dan mutu belajar murid, serta menjalin hubungan harmonis dengan para orang tua murid.

Sayangnya, untuk mewujudkan cita-cita kepala sekolah meraih prestasi dan mutu belajar murid, membutuhkan tambahan tenaga pengajar tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sarana belajar mengajar.

Menurut Hj. Barlian, S.Pd, "kami baru memiliki 9 orang tenaga pengajar PNS, dan 6 orang tenaga honorer, termasuk didalamnya bujang sekolah," tutur kepala sekolah dengan penuh harap.

Hj. Barlian, S.Pd. di kalangan pengajar memang dikenal ulet dan teguh pendirian, yang sudah 30 tahun menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Terangkat sebagai PNS sejak Tahun 1984, menjabat kepala sekolah sejak tahun 2008 – sampai sekarang. (Jalal Maulana)

Perbaikan Ruang Kelas Mendesak

Kepala SD Negeri 51 Toli-toli,

Hj. Marwah, S.Pd

Pangkep Metropol - Bila berkunjung ke Sekolah Dasar Negeri 51 Toli-toli, Tekolabbua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep – Sulawesi Selatan, setiap orang  akan berdecak  kagum menyaksikan keindahan dan kenyamanan halaman lembaga pendidikan dasar tersebut.

Namun, ketika mendekat ke ruang kelas. Waduh, ternyata hampir semua ruang kelas yang berjumlah empat ruangan ternyata “rapuh”. Pasalnya, bagian atas ruang kelas tersebut terbuat dari papan, sementara dibagian bawahnya sudah “ditembok”.

Menurut Kepala SD Negeri 51 Toli-toli, Hj. Marwah, S.Pd, sejak tahun 1986 hingga saat ini, ruang kelas tersebut belum pernah direhab. Padahal hampir setiap tahun melalui musrembang senantiasa diusulkan agar ruang kelas yang berjumlah empat ruangan hingga saat ini belum terealisir. “Mengingat  perbaikan ruang kelas tersebut amat mendesak, maka kami sangat berharap kira pihak pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda dapat merealisasikannya”, imbuh Hj. Marwah.

Menyinggung tentang peran serta warga, Hj. Marwah menyebutkan, mengingat warga (orang tua murid) rata-rata orang tak empunya, maka terasa sulit untuk mengajak mereka untuk berpartisipasi. Rata-rata orang tua muirid bermata pencaharian sebagai buruh tani, penangkap ikan di pinggir sungai, tandasnya.

Apatah lagi di Kampung Toli-toli Kelurahan Lokkasaile,  jumlah penduduknya terbilang “kurang”, sehingga di SD Negeri 51 Toli-toli untuk tahun ajaran 2013 – 2014 hanya 133 siswa. Padahal pada tahun ajaran 2012 – 2013 mencapai 152 orang. Hampir semua siswa ini tergolong “miskin” sehingga mereka rata-rata memperoleh Bea Siswa Miskin.

Segenap elemen masyarakat (dewan guru, komite sekolah dan orangtua siswa) memohon kiranya Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid dapat memberikan bantuan perbaikan kelas,  rumah dinas guru, sarana air bersih berupa bak penampungan air yang dapat menampung air hujan serta sekali-kali diberikan air PDAM. Kalau bisa bukan hanya untuk kebutuhan di sekolah melainkan juga untuk kepentingan masyarakat Tekolabbua umumnya.

Kepala SD Negeri 51 Toli-toli, Hj. Marwah mengemukakan, perbaikan ruang kelas,  Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Rumah Dinas Guru sudah sangat mendesak. Begitu pula penambahan mobile berupa bangku, kiranya dapat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep. “Kami butuh tambahan bangku sebanyak 40 unit, mengingat anak-anak terpaksa belajar di perpustakaan, karena kekurangan bangku,” kata Hj. Marwah memelas. (Zainuddin)

Iuran Tidak Lunas Murid Terancam Putus Sekolah

Jember, Metropol - Adanya pungutan liar di sekolah SDN Bangsalsari 04 Desa Bangsalsari, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember  sangat marak dalam pungutan tersebut. Semua ibu wali murid resah dengan adanya pungutan  yang  tidak sesuai itu, semua pungutan itu dilampiri kuwitansi yang jumlahnya sangat besar. Sehingga semua ibu wali murid tidak mampu membayar iuran tersebut. Sasalahnya kehidupannya sangat minim sekali dan dari kelas 1 sampai kelas 6 di pungut biaya 30 ribu rupiah, di kalikan 90 rb x 215 wali murid, jadi pungutan tersebut total semua untuk dana sebesar 19.350. Untuk murid yang belum melunasi iuran diancam tidak akan dinaikkan kelas atau tidak menerima rapot dari Guru.

Dengan permasalahan ini akan di adukan kepihak yang bersangkutan sesuai prosedur. Saat di konfermasi beberapa wali murid tidak setuju dengan adanya pungutan yang tidak jelas dan untuk kelas 6 ada iuran tambahan lagi 200 ribu rupiah, sekitar empat puluh satu murid itu sudah berapa mas. ’’Saya aja hidup kembang kempis dan saya sendiri tidak sanggup untuk meneruskan anak saya sekolah kalau iuran begini terus,” kata salah satu ibu wali murid yang tidak mau di sebutkan namanya. 

“Saya sangat jengkel mas. Semua ibu wali murid hanya bisa berdiam diri dan mengeluh, kepada siapa saya mengadu mas. ’’Kami mohon kepada wartawan, setelah mengkonfermasi para ibu wali murid Metropol bergegas Dor Tudor mencari kebenarannya dan apa yang dicari membuahkan hasil yang akurat. Yang ditemukan berupa kuwitansi yang berisikan tulisan nominal sejumlah uang dan apa yang di adukan ke wartawan memang benar adanya.

Dengan permasalahan penarikan uang ini memang sangat keterlaluan. Kepala Sekolah Sulasmi, Spd.M.Pd akan di adukan ke Diknas Jember dan BKD Pemkab Jember, agar apa yang dilakukan mendapatkan sangsi dari Diknas dan banyak sekali kegiatan yang di tarik iuran oleh Kepala Sekolah. Yaitu pagar halaman dan paving itu semua minta dari seluruh murid Bangsalsari 04 dan apa yang diceritakan ibu wali murid mengenai ancaman tersebut akan di laporkan ke Polres Jember, guna dimintai pertaggung jawaban,

"Karena membikin resah semua ibu wali murid. Juga mengakibatkan banyak yang terancam putus sekolah. Akan jadi apa Negara kalau Kepala Sekolah kayak gini mas," kata salah satu ibu wali murid sambil menggendong anaknya yang masih kecil. (Tim Metropol)

TNI Wujudkan Prajurit Bebas Narkoba

Dandenma Mabes TNI Kolonel Laut (S) Dr. Ivan Yulivan bersama
dr. Aisah Dahlan Kepala Unit Narkoba/Rehabilitasi pada Rumah Sakit Selapa Polri
dan staf Ahli bidang Rehabilitasi  BNN di GOR A. Yani Mabes TNI

Jakarta, Metropol - Komandan (Dandenma) Mabes TNI Kolonel Laut (S) Dr. Ivan Yulivan, M.M. membuka ceramah penanggulangan Narkoba yang diikuti para prajurit dan PNS di lingkungan Mabes TNI dengan tema “Wujudkan TNI sebagai Patriot Sejati, Profesionalisme dan Dicintai Rakyat dengan bebas Narkoba”, bertempat di GOR A. Yani Mabes TNI Cilangkap Rabu (26/11/2014).

Ceramah yang melibatkan Staf Ahli bidang Rehabilitasi BNN (Badan Narkotika Nasional) tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbebas dari Narkoba / narkotika dan obat/bahan berbahaya.

Dalam sambutannya Dandenma Mabes TNI menyampaikan bahwa Narkoba telah menjalar ke berbagai komponen masyarakat termasuk TNI. Saat ini penggunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat luar biasa. “Bagaimana TNI akan menjadi Patriot Sejati, Profesionalisme dan dicintai Rakyat apabila TNI  menjadi pecandu Narkoba,” katanya.

Lebih lanjut Dandenma Mabes TNI mengatakan, beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko telah menginstruksikan kepada seluruh prajurit dan PNS di lingkungan TNI, agar jangan sampai menggunakan serta menyalahgunakan Narkoba. “Jangan hanya alasan coba-coba, pelampiasan terhadap masalah yang dihadapi, stres dan lain sebagainya, anda terjebak dalam penyalahgunaan Narkoba,” tegas Panglima TNI.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa prajurit dan PNS TNI yang terjebak Narkoba maka resiko yang ditanggung cukup berat baik secara pribadi, karier, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Ingat, bahwa karier yang kita bangun ini dilakukan dengan susah payah. Bila memiliki masalah, masih banyak cara lain yang dapat ditempuh seperti mendekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan dengan keluarga dan lain-lain. 

“Semua itu, tergantung dari pribadi masing-masing. Lingkungan harus dapat kita kendalikan. Sekali terjebak Narkoba, maka sulit untuk keluar dari jebakan tersebut,” ungkap Panglima TNI.

Sementara itu, ceramah yang disampaikan oleh Kepala Unit Narkoba/Rehabilitasi pada Rumah Sakit SELAPA POLRI dan juga sebagai staf Ahli bidang Rehabilitasi  BNN dr. Aisah Dahlan bahwa peningkatan terhadap pengguna Narkoba dari tahun ke tahun dan yang lebih mengkhawatirkan adalah pengguna Narkoba ditingkat usia dini yang akan menyerang sel-sel syaraf otak. 

Oleh karena itu para orang tua untuk belajar mengenai dampak penggunaan Narkoba atau sering mengikuti seminar penanggulangannya agar semakin cerdas mendeteksi penggunaan Narkoba pada anak-anak mereka, salah satu cara menangkal secara dini penggunaan Narkoba dikalangan anak-anak adalah dengan lebih banyak berkomunikasi dan  selalu memberi perhatian kepada mereka.

Ceramah Narkoba yang dikemas dengan penampilan teather 100 pecandu di bawah asuhan dr. Aisah Dahlan dengan memperagakan adegan-adegan tegang dan lucu saat sedang menggunakan berbagai jenis Narkoba serta dampak-dampak yang ditimbulkan. 

Mereka memperagakan persis seperti ketika mereka dulu menggunakan Narkoba. Namun sekarang mereka sudah pulih kembali, dan berharap kita melindungi mereka dari berbagai pengaruh Narkoba. (Lulu)

Kendaraan Darat-Air Anti Banjir Dislitbang TNI AD

Jakarta, Metropol - Kendaraan Darat-Air milik Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD dipersiapkan untuk mengantisipasi banjir, terutama di DKI Jakarta. Kendaraan modifikasi dari truk Mitsubishi Diesel roda 6 dimodifikasi menyerupai kapal atau perahu.

Kendaraan Darat-Air ini jika berada di darat memiliki panjang 6,8 meter, sementara saat berada di air mencapai 7,6 meter karena ada tambahan dari pelampung yang dikembangkan. Sementara untuk lebar jika berada di darat sekitar 2,6 meter dan jika di air 3,3 meter. Untuk ketinggian keseluruhan 1,4 meter di dua medan.

Jika berada di darat, kendaraan ini memiliki 4 ban 315/80 dengan velg ring 16. Sementara saat berada di air menggunakan 2 baling-baling atau propeler yang berada di bagian belakang. Mesin yang digunakan adalah model 4D34-24TB, silinder 3.908, dengan daya maksimal 125 ps/2.900 rpm dan torsi maksimal 33 kgm/1.600 rpm.

"Posisi mesin tetep di depan. Nggak akan kemasukan air karena sudah kita tutup dengan body air tadi. Knalpot di taruh di belakang kepala kendaraan agar tidak kena air. Baling-baling di bawah dekat roda. Kalau di darat, Solar 1 liter untuk 12 km, kalau di air lebih boros, 1 liter untuk 5 km," ungkap Kepala Tim pengembangan Kendaraan Darat-Air Letkol Widi Santoso di kantornya, Jl Matraman Raya No 143, Jakpus, Jumat (28/11/2014).

Transmisi Kendaraan Darat-Air jika berada di darat menggunakan model M035S5 dengan kopeling pelat kering tunggal, C4W30D. Sementara saat berada di air Power Take Off (PTO) dengan penggerak propeler gearbox kapal. Pelampung yang berada di body kendaraan menggunakan inflate tube kanan dan kiri dengan sistem pemompaan otomatis valve.

Untuk rem, di darat kendaraan ini memakai sistem sirkuit ganda, hidraulis dengan vacuum servo assistance dual circuit dan saat di air menggunakan jangkar. Alat navigasi yang digunakan adalah GPS dan saat di air dilengkapi dengan lampu navigasi, lampu jangkar, dan kompas. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan sirene.

Sayangnya tidak semua medan dapat dilalui oleh kendaraan ini. Untuk jalan-jalan kecil tak bisa dilalui karena body kendaraan yang terbilang berat. Keadaan air yang memiliki arus seperti di laut, sungai berarus deras, dan tsunami belum bisa dilaluinya. (MP)

Pangdam Jaya : Jiwa Korsa Masih Diartikan Sempit

Panglima Kodam Jaya

Mayjen TNI Agus Sutomo

Jakarta, Metropol - Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo mengatakan, jiwa korsa masih diartikan dalam ruang yang sempit dan untuk kepentingan individu. Padahal, menurut Pangdam Jaya, banyak hal yang dipertanggungjawabkan setelahnya, termasuk urusan bangsa.

"Oleh karena itu, cara berpikir prajurit soal jiwa korsa harus benar-benar diubah. Sehingga, saat ada masalah bukan memperkeruh, tapi ikut mencarikan solusi," kata Pangdam Jaya seusai senam bersama TNI-Polri di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, beberapa waktu yang lalu.

Agus mengatakan, konsep kebersamaan dengan berbagai kegiatan ini harus terus dilakukan sehingga silaturahim TNI-Polri semakin terjalin erat. Lebih lanjut, Agus meminta semua anggota TNI dan Polri belajar dari kasus bentrokan antara anggota TNI-Polri di Batam sehingga tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia.

"Jadi tidak ada lagi TNI-Polri yang melotot, marah, memukul. Yang ada senyum sapa dan salaman. Lebih baik salaman, rangkulan. Kalau ada rezeki lebih, nongkrong di kafe, di warung. Yang punya duit bayarin. Daripada pelototan, tonjokan, giginya lepas dua," ujar Agus.

Mantan Danjen Kopassus itu juga meminta peran serta masyarakat untuk menjaga kerukunan antara TNI-Polri. Sebab, walau bagaimanapun, TNI-Polri juga milik masyarakat. "TNI-Polri aset negara dan milik rakyat. Seluruhnya harus bertanggung jawab merawat, memelihara, dan menjaga kerukunan," kata Agus.

Hubungan antara anggota TNI dan anggota Polri memang sempat memanas dalam tiga hari terakhir. Seperti diberitakan, sejumlah oknum TNI Batalyon 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan perusakan.

Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini.

Tidak hanya di Batam, ketegangan juga terjadi di Binjai, Sumatera Utara. Seorang anggota Brimob bernama Brigadir Beni Sihombing diketahui tewas seusai ditikam di dada, saat duduk di sebuah warung tuak. Beni diduga ditikam oleh anggota TNI dari Satuan Armed berinisial A.

Namun, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Kolonel Samuel Petrus, saat dikonfirmasi media mengatakan, pelaku belum tentu anggota TNI. (MP)

Masyarakat Luwu Timur Apresiasi Kinerja Kapolres

Kapolres Luwu Timur
AKBP Rio Indra Lesmana, SH SIK

Luwu Timur, Metropol - Keberhasilan Polres Luwu Timur dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mengawal pesta demokrasi mendapat apresiasi dari masyarakat Luwu Timur. 

Walaupun baru sekitar setahun menjabat sebagai Kapolres di Bumi Batara Guru, namun sosok perwira yang satu ini di kenal sangat familiar dan mudah akrab dengan siapa saja. Namun demikian jabatan yang di sandangnya menjadi amanah tersendiri baginya untuk tetap mengedepankan penegakan supermasi hukum.

Ditemui di ruang kerjanya baru baru ini, AKBP Rio Indra Lesmana, SH SIK, secara lugas memaparkan, bahwa keberhasilan dalam pengawalan pesta demokrasi di Luwu Timur bukan keberhasilannya sendiri, melainkan keberhasilan jajaran Kepolisian Luwu Timur dan kerja sama yang baik dari semua intansi. 

“Tugas Polisi itu kan harus melindungi dan mengayomi masyarakat, jadi setiap saat harus sigap untuk mengantisipasi Hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Jadi Masalah Kamtibmas harus lebih  prioritas dong,” imbuhnya sambil b

ercanda.

Namun demikian, terlepas dari fungsi dan peran polisi dalam menjamin kepastian hukum di negara ini, AKBP Rio Indra Lesmana juga memprogramkan pembinaan internal kepada suluruh jajarannya di Polres Luwu Timur. 

Pembinaan internal yang di maksud adalah pemberian sanksi terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun tindakan lainnya yang bertentangan perundang undangan. Sanksi yang diterapkan berupa, pemecatan, mutasi serta hukuman lainnya, sebagai efek jera agar integritas dan jati diri Kepolisian tetap tegak dimata masyarakat.

Sedangkan program prioritas yang dicanangkan Polres Luwu Timur, beserta seluruh jajarannya adalah terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) mulai dari Kabupaten, Kecamatan hingga ke pelosok desa/kelurahan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kapolres, merangkul Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB), Tokoh pemuda, serta elemen masyarakat lainnya bahu membahu menciptakan keamanan diwilayah masing masing agar tetap kondusif.

Disisi lain, program penegakan supermasi hukum juga terus digulirkan untuk meminimalisir kasus-kasus yang menjadi atensi seperti ilegal logging, perjudian, narkoba serta sejumlah pelanggaran-pelanggaran  tindak  pidana. 

Kapolres luwu timur dengan tegas mengingatkan bahwa seluruh kasus atensi tersebut, jika telah bergulir dan berproses tidak akan ditangguhkan.

Dilokasi berbeda tim Metropol Luwu Timur, Adi Saputro Sanadjaya berhasil mewancarai Direktur Eksekutif LSM Savana Lu Tim, Ir. Kurdin menyatakan, “keberhasilan tersebut tak lepas berkat kordinasi yang baik Polres Luwu Timur dengan seluruh unsur dan elemen masyarakat, dan kami menghimbau agar kiranya masyarakat Luwu Timur harus lebih proaktif lagi menyampaiakan Informasi-informasi  apabila mengetahui ada Hal-hal yang dicurigai mengarah ke tindakan pidana,” ujar Rio Indra Lesmana.

Senada dengan itu, Ketua Pemuda Tarengge (GEMA Lutim) Astan Yusuf berharap agar suasana kondusif harus tetap terjaga di Bumi Batara Guru ini, apalagi  masyarakat Luwu Timur tidak lama lagi akan menghadapi pesta demokrasi Pemilukada Kabupaten Luwu Timur. (Andi Ade SN)

Polres Mamuju Utara Gelar Operasi Zebra 2014

Mamuju Utara, Metropol - Pelaksanaan upacara gelar pasukan ini adalah merupakan operasi mandiri wilayah Kepolisian kewilayaan dengan sandi Zebra 2014, dibidang satuan Lalulintas Mapolres Mamuju Utara, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, dalam menjelang hari Natal dan tahun baru 2015.

Untuk mengedepankan tindakan penegak hukum sebesar  80%, preventif, 10% dan preemtif 10%, Hal ini dilakukan secara selektif prioritas guna mewujudkan keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, selama 14 hari, terhitung mulai 26 November sampai 9 Desember  2014, 

Waktu pelaksanaan Operasi Mandiri kewilayahan dengan sandi Zebra bertujuan adalah penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2015 dengan kegiatan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, meminimalisir pelanggaran dan laka lantas, dan peran aktif masyarakat sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas dan Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Sasaran operasi Mandiri kewilayah dengan sandi Zebra 2014 yang meliputi yakni, pelanggaran yang tidak menggunakan helm standar, pelanggaran batas kecepatan, bagi pengemudi kendaraan, yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain, melawan arus, lalu lintas khususnya kendaraan Roda 2 kendaraan bak terbuka yang digunakan memuat manusia, kendaraan kelebihan muatan baik orang/barang, serta pengemudi dalam keadaan mabuk, dan menggunakan Narkoba, atau Miras, pengemudi menggunakan Handphone saat berkendara dalam kawasan pengguna jalan rentan/trotoar, jalur sepeda, dan Zebra Cross dan naik turun penumpang tidak pada tempatnya/ngetem/terminal bayangan. 

Sedangkan untuk cara bertindak yang kita gunakan dalam pelaksanaan operasi mandiri kewilayahan Zebra dengan berpedoman kepada etika Profesi. Dan tetap tegas serta hindari tindakan arogan yang berlebihan, sehingga menyebabkan citra Polri, khususnya Polantas menjadi negatif di mata masyarakat atau kontra produktif terhadap tujuan operasi Zebra 2014.   

AKBP Raspani, S.IK selaku Kapolres Mamuju Utara menegaskan, seluruh anggota Sat Lantas khususnya yang terlibat langsung dalam operasi Zebra untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas, Yakni, ”siapkan ruang posko Operasi Zebra yang di dukung dengan piranti lunak, piranti keras dan panel data baik manual maupun dalam bentuk Digital. Seluruh petugas yang terlibat dalam operasi zebra 2014 menggunakan pita warna putih pada lengan kiri. 

”Lakukan tugas secara profesional, prosedural dan akuntabel dalam pelaksanaan operasi zebra, hindari teguran kecil apapun. Baik dari pimpinan Polda, maupu dari Ditlantas, khususnya berkaitan dengan perilaku atau tindakan anggota dilapangan, maupun masalah laporan. Lakukan koordinasi dengan instansi terkait dan seluruh komponen lapisan masyarakat sehingga tercipta sinergi dan rasa kebersamaan yang tinggi dalam mendukung keberhasilan operasi,” ungkapnya. (Udin Virgo)

Polres Berau Gelar Apel Operasi Zebra

Berau, Metropol - Polres Berau melakukan upacara persiapan  Operasi Zebra tahun 2014, pada Kamis 26 November 2014, gelar apel Operasi Zebra yang yang di hadiri beberapa unsur Muspida ini berlansung penuh hikmah dan sederhana.  

Wakapolres  Berau Kompol Indratmoko, S.Ik dalam sambutannya mengatakan,  kelancaran Lalulintas sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian dewasa ini, dalam konteks ini disebabkan tingginya pertumbuhan penduduk, bertambahnya jumlah kendaraan, kurangnya angkutan massal, pertumbuhan jaringan jalan yang rendah dan kurang disiplinnya kesadaran masyarakat dalam tertib lalulintas.

Diantara permasalahan berlalulintas tersebut adalah meningkatnya pelanggaran lalulintas sehingga berpotensi menyebabkan pelanggaran lalulintas yang berakibat korban jiwa dan kerugian materil. Guna mengantisipasinya perlu dilakukan upaya untuk menciptakan situasi keamanan, ketertiban, kelanjaran berlaluntas dengan memberdayakan seluruh stakeholder, dengan mengambil langkah yang konfrehensif guna ketertiban berlalulintas. 

Maka dengan demikian diperlukan kerja sama instansi pemerintah yang terkait dalam membina Kamsebtibjar tadi agar tercipta kelanjaran tugas dilapangan, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam permasalahan berlalulintas, oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden No 4 tahun 2013 tentang keselamatan jalan. 

Program tersebut bertujuan untuk keselamatan berlalulintas, guna mewujudkan program tersebut, Polri khususnya lalulintas yang didukung pungsi lainnya dan melibatkan para pemangku kepentingan akan melaksanakan Operasi Zebra 2014, sebagai upaya cipta kondisi menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. 

Adapun sasaran dalam Operasi Zebra ini adalah, para pengguna jalan yang berlawanan arus lalulintas kendaraan roda dua, kendaraan yang menggunakan rotator dan sirine bukan peruntukannya, aksi geng motor ataupun balapan liar yang pada akhirnya menimbulkan kecelakaan lalulintas.

Dalam sasaran Operasi Zebra juga akan menertibkan kendaraan mobil yang terbuka, namun dipakai muat orang. Angkutan umum yang tidak layak pakai apalagi menurunkan angkutan bukan pada tempatnya.

Dari beberapa poin sebagaimana yang diamanatkan akan menjadi prioritas Lalulintas dalam pengamanan Operasi Zebra tahun ini, agar terdorong dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya. (Sofy)

Polres Batu Gelar Operasi Zebra Semeru

Kanit Dikyasa, Iptu Diana

Batu, Metropol - Upaya Polres Batu dalam dalam giat Operasi Zebra Semeru didukung Pengadilan. “Adanya Sidang ditempat yang akan dilakukan selama 2 kali,” papar Iptu Diana, Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Batu.

Adapun pelaksanakan gelar Operasi Zebra Semeru merupakan upaya penindakan dan dilakukan serentak di seluruh indonesia mulai dari tingkat Mabes, Polda hingga Polres dan Polsek.  

Polres Batu melaksanakan berdasarkan Surat telegram Kapolda Jatim ST/187/XI/2014/Roops tanggal 14 Nopember tentang perintah gelar operasi  Kepolisian terpusat Zebra Semeru 2014 dan Surat Telegram Kapolda Jatim No : ST/2387/2014 Ditlantas tanggal 21 Nopember 2014 tentang pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2014. Bertujuan menertibkan lalu lintas, menekan tindak kriminalitas, menekan angka kecelakaan dan kemacetan menjelang Natal dan Tahun baru.

Sebelumnya, Sat Lantas Polres Batu sudah mengadakan sosialisasi selama 5 hari terhitung sejak tanggal 20 hingga 25 Nopember 2014, menjelaskan kepada masyarakat melalui media cetak, Spanduk, stiker bahkan mendatangi ke tempat ojek dan pasar yang merupakan tempat masyarakat tidak terorganisir.

“Karena itu dalam pelaksanaannya kami meyakini masyarakat sudah mengetahui tujuan diadakannya operasi yang mengedepankan penindakan terhadap pelanggar aturan berlalu lintas untuk Kamseltibcar lantas,” kata Diana. 

Diwilayah hukum Polres Batu yang terdiri dari 6 Polsek mulai Polsek Junrejo hingga Kasembon, sekitar 65 anggota Lantas akan diterjunkan dibeberapa tempat yang berbeda dengan intensitas 2 sampai 4 kali dalam satu hari, bisa pagi siang, sore atau malam.

Terfokus dalam sasaran pelanggaran yang mendapatkan tilang yaitu pelanggaran kasat mata seperti Helm SNI, kaca spion, lampu. Namun apabila nanti saat petugas memeriksa ternyata tidak disertai kelengkapan surat kendaraan lainnya seperti SIM dan STNK petugas juga akan tegas menindaklanjuti.

“Lalu dengan sosialisasi yang sudah dilakukan, kami berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk melengkapi kendaraannya beserta surat kelengkapannya, agar tidak terjaring dalam operasi,” katanya. (Yud/Rin)

BNNK Kuningan Beri Penyuluhan Kepada Narapidana

Kantor BNNK Kuningan

Tangerang, Metropol - Menyikapi permasalahan narkoba yang semakin mengikis sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, pada hari rabu 26 November 2014 BNN Kabupaten Kuningan kembali melakukan tindakan preventif. Tindakan tersebut berupa memberikan penyuluhan kepada ratusan nara pidana yang sedang menjadi masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan jalan Siliwangi Kuningan. 

Penyuluhan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kuningan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A, Kuningan. Setelah sebelumnya pernah melakukan penandatangan nota kesepahaman terkait Pelaksanaan Pendampingan Pascarehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana pada juli 2013 dan tes urine beberapa bulan lalu untuk memastikan kondisi napi bebas dari narkoba.

Kepala Lapas Supeno Djoko Bintoro Bc.IP, S.H., M.H mengatakan, “kami menyambut baik terhadap apresiasi BNN untuk menyuluh narapidana dilapas Kuningan. Penyuluhan ini sekaligus sebagai peringatan Hari Aids sedunia pada tanggal 11 November lalu. Harapan kami atas terselenggarakannya penyuluhan ini semoga napi bisa mengerti dampak buruk akibat penyalahgunaan narkoba baik didalam maupun diluar lapas,” ujarnya.

Harapan senada juga terlontar dari Kepala BNNK Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP, M.Si bahwa BNN sengaja berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Guruh mengatakan, “lapas merupakan salah satu tempat yang rentan dan rawan narkoba. Tidak hanya peredaran dan penyalahgunaan saja, tapi tidak jarang juga menjadi tempat produksi barang-barang haram ini. ”Oleh sebab itulah Guruh meminta kerjasama seluruh petugas lapas ketat dalam hal pengawasan dan pembinaan agar kejadian tersebut dapat diminimalisir.

Saat ini jumlah warga binaan dalam lapas Kuningan berjumlah 216 orang dimana 168 diantaranya merupakan napi dan tahanan atas dakwaan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Data diatas mengindikasikan bahwa jumlah penghuni lapas mayoritas didominasi oleh kejahatan narkoba. 

Kebanyakan dari mereka masuk penjara karena menjadi pengedar, perantara, maupun bandar narkoba. Tidak sedikit pula dari mereka adalah pecandu yang terpaksa menjadi pengedar untuk memenuhi kebutuhan sakawnya, karena tidak mampu membeli dengan uang pribadinya sendiri. (MP/HumasBNN)

Tiga Ratus Warga Komplek Permata Dites Urin

Jakarta, Metropol - Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urin terhadap sekitar 300 warga, baik dewasa maupun anak-anak di lingkungan Komplek Permata, Jakarta Barat, Kamis (27/11). Tes urin ini merupakan kali pertama dilakukan di wilayah yang terkenal sebagai sarang narkoba.

Menurut Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bachtiar Hasanudin Tambunan SH, MH. mengatakan, "sejak BNN masuk ke wilayah kampung permata pada tahun 2010, ini pertama kalinya kita melakukan tes urin kepada warga Komplek Permata".

Kegiatan tes urin ini bermaksud untuk mengevaluasi upaya BNN dalam menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Komplek Permata, yang sudah berlangsung dari tahun 2010 hingga sekarang. "Jika ada warga yang hasil urinnya positif masih menggunakan narkoba, akan segera di rehabilitasi," ucap Bachtiar.  

Karena menurutnya, upaya ini merupakan pilihan yang humanis bagi mereka yang menyalahgunakan, terlebih kecanduan narkoba. Walaupun begitu, menurut Bachtiar, sebelum dilakukannya tes urin ini, bagi mereka yang telah kecanduan narkoba sudah ada kesadaran untuk rehabilitasi. 

Sejak BNN mendirikan pelayanan kesehatan, yang didalamnya juga di fungsikan sebagai tempat rehabilitasi pada bulan Juli tahun 2013. Sudah ada sekitar 63 orang yang di detox dan 163 yang melakukan rawat jalan. Hal tersebut di apresiasi oleh Bachtiar. Karena menurutnya tidak banyak yang ingin direhabilitasi atas kemauannya sendiri.

Kedepan, pada tahun 2015, BNN akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. "Agar mereka lebih produktif, maka BNN pada tahun 2015 berencana akan tetap memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan supaya mereka dapat bekerja nanti", menurut Bachtiar.

Kesempatan yang sama, BNN juga  memberikan rompi anti narkoba, kepada sejumlah tukang ojek di wilayah Komplek Permata. “Penyematan rompi anti narkoba kepada sejumlah tukang ojek ini, diharapakan mereka juga dapat berperan aktif dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingku,” ujarnya. (Hariyanto K)

Mantan Ketua KPU Pangkep “Dipredeokan” Kejaksaan

Pangkep, Metropol - Setelah tersangka kasus penyalahgunaan dan penyelewengan dana Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2013 silam. Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pangkep Nashiruddin “dipredeokan” oleh pihak Kejaksaan Negeri Pangkep. Kini, mantan Ketua KPU Pangkep H. Abdul Rahman Kambi, LC resmi ditahan/ “Dipredeokan”  Kejaksaan Negeri Pangkep  terhitung sejak Senin (24/11) silam.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, Nurni Farahyanti, SH., MH  kepada wartawan mengatakan, sekaitan dengan kasus penyalahgunaan dan penyelewengan dana Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2013, setelah pihaknya melakukan penahanan terhadap Nashiruddin, yang saat ini telah divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta. 

Dari fakta persidangan Nashiruddin di Pengadilan Tipikor Makassar, peran Rahman yang mengeluarkan surat perintah yang berkonsekuensi pembayaran fiktif ini terungkap. Kini, kami “Mempredeokan”  mantan Ketua  KPU Pangkep, H. Abdul Rahman Kambi, LC. 

Pembayaran fiktif ini dilakukan saat digelar Pemilihan Gubernur tahun 2013 silam diantaranya, honor perjalanan dinas, Pokja pilgub dan honor pilgub.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, Nurni Farahyanti SH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Ujang Supriyadi mengatakan, Rahman ditahan selama 20 hari guna kelengkapan pemeriksaan.

Penahanan ini akan diperpanjang jika penyidik masih membutuhkan keterangan guna penuntutan Rahman nantinya.

“H. Abdul Rahman Kambi, LC diduga keras turut terlibat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyelewengkan dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 silam. Mengkibatkan, Negara mengalami kerugian,” kata Nurni Farahyanti.

Sementara mantan bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pangkep Nashiruddin “dipredeokan” karena diduga melakukan pembayaran dana atas nama mantan anggota KPU Pangkep, M. Nawir sebesar Rp 70 juta lebih. Namun oleh penyidik pembayaran tersebut dinyatakan tidak sah, karena M. Nawir saat itu dalam keadaan sakit dan tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota KPUD. 

“Tersangka Rahman Kambi mengeluarkan surat perintah sementara yang ditugaskan sedang sakit dan tidak bisa melaksakana tugas,” kata ujang.

“Dalam aturan, anggota KPUD yang tidak bertugas selama tiga bulan harus diberhentikan dan tidak berhak menerima pembayaran apapun yang mengatasnakan keanggotaannya di KPUD,” ungkap Kajari Pangkep. Namun, kenyataan Nawir tetap menerima gaji, honor dan pokja.

Menurut Nurni Farahyanti, dalam kasus penyelewengan dana pilgub 2013, tersangka dijerat Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 20 tahun 2001 yang telah diubah dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun ancaman hukumannya diatas lima tahun penjara.

Sumber Metropol menyebutkan, sebelum dijebloskan ke rutan Pangkep, Nashiruddin menyebutkan, bahwa dirinya melakukan semua itu atas perintah pimpinan. Dokumen pembayaran lengkap dan ditandatangani yang bersangkutan (M. Nawir). Pembayaran pun dilakukan atas perintah dan  sepengetahuan pimpinan. “Tidak fair kalau cuma saya yang dipenjarakan,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep menyebutkan, tidak menutup kemungkinan, ada tersangka baru dalam kasus penyelewengan dana pilgub 2013 tersebut. Apalagi sejauh ini penyidik menemukan fakta baru dalam proses pencairan dana untuk M. Nawir. (Firman)

Bisnis Ilegal Solar Subsidi Tertangkap Basah

Mobil tangki berukuran 5000 liter diringkus
disamping Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU)

Kendari, Metropol - Baru-baru ini pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sultra menggagalkan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM), satu mobil tangki berukuran 5000 liter, nomor Polisi DT 9888 AF diringkus disamping Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) Konggoasa Kota Kendari, sekitar pukul 11.30 Wita.

Menurut keterangan dari pihak Humas Polda, jenis solar tersebut akan dibawa ke Kabupaten Bombana. Anggota Polda Sultra menangkap pada saat melakukan pengisian dari tangki penampungan ke mobil yang rencananya BBM tersebut akan dibawa ke salah satu perusahaan tambang di Bombana. Alhasil menurut laporan dari masyarakat di duga ada oknum yang melakukan aksi penampungan solar tersebut tidak memiliki surat izin penampungan.

Saat ini Ditkrimsus Polda Sultra telah melakukan penyidikan kepada tersangka dan sejumlah saksi lainnya. Barang bukti yang diamankan satu mobil tangki muatan 5000 liter. Selain itu satu unit mesin alkon dan satu buah selang.

Tersangka dijerat pasal 65 sub pasal 55 huruf C jo pasal 23 ayat (2) huruf C nomor 23 tahun 2001 tentang gas dan bumi dengan ancaman lima tahun penjara. (Tim)

Dewan Rapat Kerja Pertama Guna Membahas Hasil Reses

Sidrap, Metropol - Untuk memaksimalkan kinerja DPRD guna mempertanggungjawabkan laporan hasil reses selama seminggu Nopember ini. DPRD Sidrap melakukan rapat penyampaian tentang penyusunan hasil reses dan rapat paripurna tentang penyerahan hasil Reses 35 anggota Dewan hasil Pileg di empat dapil telah menyampaikan laporan resesnya di masing-masing daerah Pemilihannya, Selasa (18/11).  

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPRD Sidrap, Muh Rohady Ramadhan SIP Kepada Wartawan, Rabu (19/11/2014).  

Menurut Rohady, semua penyampaian hasil reses mereka akan dibahas kembali pada rapat kerja dewan pertama kalinya, Selasa (25/11). "Artinya Para anggota DPRD Sidrap mulai melakukan bekerja usai merampungkan reses 17 Nopember lalu,” ujarnya. 

Sementara Wakil Ketua  DPRD Sidrap, H Iksan Rakib Kepada wartawan menjelaskan, ''paripurna DPRD soal penyerahan hasil Reses anggota dewan itu kepada Pimpinan Dewan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Sidrap, H Zulkifli Sain di Gedung DPRD dua tahap, pertama, penyampaian hasil reses pagi dan dilanjutkan Penyerahan hasil reses anggota DPRD melalui perwakilan dapilnya masing-masing,'' ujar legislator Nasdem ini.

Menurut Iksan Rakib, ''saat rapat beragam aspirasi yang diusulkan masing-masing perwakilan Dapil, yakni Dapil I, meliputi Kecamatan Maritenngae dan Watangsidenreng, mulai bantuan pembangunan infrastruktur jalan, bantuan Sosial di Masjid, dan alat pertanian seperti hentarktor dan pupuk, racun dan lainya. Semuanya kita tampung dan telah kita serahkan Ketua DPRD untuk ditindak lanjuti nantinya di masing-masing komisi,'' jelasnya.

Hal yang sama disampaikan Legislator Golkar, Idham Mase, aspirasi masyarakat atau konstituen saya di Dapil 3 meliputi Kecamatan Watangpulu, Pancalautang, dan Tellulimpoe hampir sama usulan masyarakat seperti bantuan pembanguan infrastruktur jalan mulai pembuatan Drainase, Penimbunan jalan desa atau kelurahan di Batulappa, Watangpulu. 

Selain itu, bantuan sosial agama, fasilitas sekolah, Kesehatan, dan alat pertanian serta perikanan dan perkebunan hingga seni Olahraga dan kesenian. ''Semuanya kami tampung dan telah kita serahkan di Pimpinan Dewan kemudian nantinya akan diserahkan ke Komisi -komisi masing-masing untuk di bahas,'' ujar Idham Mase yang juga pengusaha ini.

Sementara Umar anggota DPRD dari Nasdem mengatakan, kita telah menyerahkan hasil reses dari Dapil dua, yakni Kecamatan Duapitue, Pituriawa, Pituriase, sejumlah aspirasi masyarakat kami tampung saat pertemuan di Kantor Kecamatan Pituriawa, secara kelompok dengan dihadiri 8 anggota DPRD dari Dapil dua dan selanjutnya hasil pertemuan atau aspirasi masyarakat dan konstituen  akan kami perjuangkan di Dewan, separti pembanguan Infrastruktur jalan desa, Kecamatan dan  perbaikan saluran irigasi, hingga bantuan pertanian, perikananan, perkebunan, pendidikan dan kesehatan. 

"Kesemuanya itu telah kita serahkan aspirasi tersebut ke Pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Selama Reses kita banyak berkominikasi dengan Camat, Kepala Desa, Lurah dan Instansi terkait,'' jelas umar yang dibenarkan H Rusman Akil. (Umar Lau)