Tes IQ Menjadi Penentu Kurikulum 2013

Dr. Aloysius Suhadi.(kiri)
Ahli psikologi Dr. Darilah Dihardjo, S.Psi, M.Sc, MM. (tengah)
Dr. Ibnu Sabiin Hatta. (Kanan)

Jakarta, Metropol - Tes IQ sebagai upaya menggali potensi peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program pelayanan bimbingan dan konseling, saat ini maupun kedepannya menjadi penentu terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.

Di dalam tes IQ ini  sekolah dan para guru dapat mengetahui minat dan bakat peserta didik, sehingga mempermudah pelaksanaan sistem pendidikan dan pembelajaran dalam memberikan penilaian dan pengarahan kepada peserta didik.

Pembiayaan tes IQ ini dibiayai dari dana BOS dalam hal peruntukan kegiatan pembelajaran pengembangan pendidikan karakter dan pembelajaran pengayaan sesuai Permendikbud No. 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2014. Dalam rincian tersebut dijelaskan masing-masing peserta didik SD/SDLB sebesar Rp. 580.000,- dan SMA/SMPLB/SMPTP/Satap sebesar Rp. 710.000,- pertahunnya. Sehingga dari anggaran tersebut dapat disisihkan 10% kepada pengadaan tes psikologi untuk mengetahui potensi peserta didik agar sekolah dan para guru memiliki bahan dasar dalam mengarahkan minat dan bakat peserta didiknya.

Seorang ahli psikologi Dr. Darilah Dihardjo, S.Psi, M.Sc, MM. pada acara penandatanganan MOU antar lembaga pendidikan di kantornya yang beralamat di Kecamatan Koja-Jakarta Utara ini baru-baru ini, menjelaskan, “pemerintah saat ini menerapkan kurikulum 2013 sudah memiliki arah yang tepat sasaran, karena dalam mempersiapkan peserta didik di era milenium ke tiga untuk menghadapi persaingan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di tahun 2015 nanti akan lebih berkompetisi dan bersaing, sehingga bangsa indonesia harus memiliki generasi SDM yang berkulitas dengan kemampuan keterampilan kreatif, berpengetahuan luas dan memiliki sikap budi pekerti yang tinggi, sesuai ketiga aspek penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku,” tegas konsultan psikolog yang memiliki No. Ijin Praktek. 22/I-PR/PB-IPBI/96 ini.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Di tahun 2013 kurikulum ini masuk dalam masa percobaan dengan menjadikan percobaan di beberapa sekolah. Sehingga di tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di Kelas I, II, IV, dan V. Sedangkan untuk SMP Kelas VII dan VIII dan SMA Kelas X dan XI. Diharapkan, pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. (Hamzah Wahid)

Membangun Karir Anak Bangsa Dalam Menghadapi MEA

Rektor Tanri Abeng University, Dr. Tanri Abeng, MBA

Jakarta, Metropol - Digagas 25 orang dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, karyawan, guru, profesional, dan ibu rumah tangga, melalui organisasi nirlaba Indonesia Career Center, Kampus Tanri Abeng University mengadakan deklarasi bersama mengambil tema 'Indonesia Career Movement 2015 - Indonesia Membangun Karir Anak Bangsa'.

Deklarasi ini dilakukan sebagai awal komitmen bersama untuk membangun sinergi antar berbagai profesi dan antar generasi untuk menciptakan manusia Indonesia yang memiliki daya saing dalam memasuki pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
 

Tanri Abeng University memandang penting adanya 'human capital' Indonesia yang hebat, punya kemampaun entrepreneurial dan leadership yang baik.
 

"Terutama dalam menyambut Asean Economic Community tahun depan, hal ini sesuai dengan tagline kami, Career Ready Profesionals," tukas Dr. TanriAbeng, MBA, Rektor Tanri Abeng Universiity (TAU), saat Seminar Deklarasi Bersama bertajuk 'Indonesia Career Movement 2015 - Indonesia Membangun Karir Anak Bangsa' di Kampus Tanri Abeng University, Jakarta, Sabtu (29/11).

Dalam kesempatan ini, Tanri juga memaparkan, beberapa hal yang menjadi kepedulian utama yang seharusnya menjadi dasar pemikiran strategis pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal figur kepeminpinan dan daya saing nasional.

Sementara itu, seorang Guru BK SMAN 2 Hadi Siswanto, bersama dengan Indonesia Career siap turut membantu para siswa-siswi SMA/K nantinya untuk menjadi  profesional dibidangnya masing-masing dalam berkarya disuatu perusahaan berdasarkan talentanya.

"Saya Hadi Siswanto, bersama dengan Indonesia career, siap membantu para siswa SMA atau SMK yang segera lulus dan juga anak-anak muda putus sekolah yang berpotensi lainnya untuk menang dalam pasar global melalui program bidik karir," ujarnya.

Senada akan hal itu, pemandu/ moderator acara oleh Okin Ringan Purba SE, MM, CSLP yang juga Dosen STMT Trisakti, Ahli Supply Chain Management/Konsultan, menerangkan manajemen SDM Indonesia yang menerapkan prinsip rantai ketersediaan penawaran dan permintaan yang holistic akan menciptakan kualitas tenaga kerja yang lebih memiliki daya saing.

Kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri dan terpisah karena arogansi institusi ataupun lembaga baik dalam satu organisasi maupun antar organisasi berbeda pada dasarnya justru tidak akan memperkuat mentalitas masyarakat melainkan bisa melemahkan.

"Cara yang saat ini terjadi lebih menjeleskan iklim bersaing dikandang sendiri dan mengarahkan kepada motivasi mau menjadi raja-raja kecil di ladang masing-masing yang menonjolkan kehebatan dan kekuatan pasukannya, namun jadi abai terhadap kekuatan sebuah kesatuan," jelas Okini.

Melalui diskusi terbuka dan deklarasi ini, lanjutnya, Indonesia Career Center dan TAU secara bersama-sama akan melaksanakan kerjasama strategis mengembangkan karir Indonesia melalui program-program efektif yang langsung ditujukan kepada masyarakat usia kerja. Program kolaborasi itu sendiri akan terbuka dalam kerjasama dengan berbagai media massa, serta berbagai perusahaan dan institusi lainnya.

Indonesia Career Center yang memiliki visi untuk menjadi pilihan pertama dalam jaringan dan manajemen informasi karir untuk menciptakan manusia Indonesia yang memilikia daya saing.

Dengan membawa misi : 1. Membangun manusia Indonesia yang memiliki integritas, produktif, efektif, dan kompetitif di pasar global, 2. menjembatani profesional perorangan maupun institusional yang memiliki kepedulian dalam pengembangan SDM Indonesia untuk bersinergi menghadapi pasar global, 3. Mewadahi para pencari kerja dari berbagai kalangan untuk beroleh informasi yang layak mengenai perencanaan karir, 4. Memfasilitasi penyelenggaraan program-program yang efektif untuk pembinaan dan pengembangan kualitas SDM Indonesia, 5. Mendukung para anggotanya untuk keberhasilan program pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia di pasar dalam dan luar negeri.

Irham Dilmy selaku Country Manager International Executive Search Pedersen & Partner yang sebagai narasumber dalam acara ini, menjelaskan yang mana seogyanya perusahaan lebih butuh orang daripada orang membutuhkan perusahaan, perusahaan perlu orang yang kompeten, karena akibat persaingan yang banyak, kini memerlukan keunggulan, memiliki talenta merupakan suatu keunggulan yang kompetitif.

"Orang-Orang yang bertalenta membuat perbedaan yang sangat besar, sementara Profesional yang unggul masih langka, karena Profesional punya mobilitas tinggi, dan harus memiliki pemikiran jangka pendek," terang Ilhim. (Kamal)

Perusahaan Penyewa Lahan PT KBN Marunda Jadi Tersangka

Jakarta, Metropol - Kasus sengketa lahan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) memasuki babak baru. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Ersyiwo Zaimaru mengatakan pihaknya telah menetapkan beberapa petinggi perusahaan penyewa lahan PT KBN di Marunda, Jakarta Utara sebagai tersangka korupsi.

Namun demikian Ersyiwo masih belum menyebutkan identitas tersangka dan perusahaannya dengan alasan dalam penyidikan. Dia hanya menjelaskan bahwa ada dua perusahaan penyewa lahan KBN yang diselidiki dan terindikasi kuat merugikan negara.

Tim penyelidik Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah bekerja selama berbulan-bulan. Mereka menyelidiki indikasi kerugian negara yang ditimbulkan oleh beberapa perusahaan penyewa lahan KBN yang sudah sekitar dua tahun tidak membayar uang sewa.

"Dalam penanganan perkara tersebut, tim jaksa berhasil menemukan indikasi tindak pidana korupsi," kata Ersyiwo di Jakarta, Selasa (25/11). 

KBN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Perusahaan plat merah ini mengelola sekitar 700 hektar tanah kawasan industri milik negara.

Sebagian besar lahan disewakan kepada perusahaan lain. Kini, KBN harus menghadapi kenyataan banyak penyewa yang tidak mau membayar uang sewa. Tidak hanya itu, perusahaan plat merah ini digugat ke pengadilan hanya karena ingin menaikkan tarif sewa lahan.

Masalah inilah yang menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Fokusnya adalah penyelamatan aset negara yang dikelola oleh KBN. 

"Karena ini kasus korupsi, sudah pasti ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh para tersangka. Angka pastinya masih dihitung, tapi yang pasti bukan uang kecil," kata Ersyiwo.

Kajari Jakarta Utara ini telah menandatangani surat perintah dimulainya penyidikan pada Senin  (24/11). Dengan telah dimulainya tahap penyidikan, tim penyidik memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa. Antara lain penyitaan dan pemblokiran aset.

"Dalam kasus ini akan ada banyak penyitaan, baik berupa dokumen maupun aset dalam rangka memulihkan kerugian negara. Karena ini upaya paksa, kalau ada yang menghalangi bisa langsung dipenjarakan, Kami sangat berharap kasus ini bisa cepat tuntas sehingga kerugian negara cepat dipulihkan," tegas Ersyiwo. (*/Kamal)

Pengalihan Subsidi BBM Menjadi Peluang Korupsi Baru

Ketua ADKASI Salehudin Rachman Sidik

Jakarta, Metropol - Program pemerintah mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke subsidi produktif dan bersifat personal langsung ke warga, membuka peluang korupsi baru. Dalam pelaksanaannya pengalihan subsidi BBM menambah sulit pengawasannya. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Salehudin Rachman Sidik kepada wartawan.

"Pasti korupsinya tambah enak, bagaimana mengawasinya akan sulit. Sekarang saja yang subsidi ke barang yakni premium dan solar sulit dilakukan, Coba saja lihat SPBU keliatan sepi. Justru jadi penampungan," kata Salehudin.

Salehudin juga mengungkapkan. Potret nyata terjadinya kekisruhan TNI - Polri seperti di Batam, menjadi masukan bahkan renungan pemerintahan sekarang. Karena dipicu persoalan BBM. "Semestinya, Presiden tegakkan pengawasannya subsidi BBM terlebih dahulu, dengan mengangkat Kapolri yang tegas dan mumpuni dalam pengawasan BBM. Jangan sampai penegak hukum sendiri oknumnya yang bermain. Kalau begini, sampai kapanpun kebocoran subsidi BBM sulit dihentikan," ungkapnya.

Kebocoran subsidi BBM itu sendiri, banyak terjadi di komoditas solar bukan premium. Padahal dari sisi volume subsidi solar lebih kecil, tetapi tingkat kebocorannya tinggi. "Pelakunya adalah mafia, dari atas sampai pengecer," kata salehudin.

Dengan penindakan yang tegas, maka tingkat kebutuhan premium dan solar pastinya mendekati angka wajar, dan semestinya tidak perlu tambah kuota. Apalagi, pemerintah bisa berhemat dari sisi pengeluaran, misalnya saja pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dikembalikan ke DPRD, "Kalau dikembalikan ke DPRD, bisa berhemat sekitar Rp 60 triliun, artinya tak perlu BBM naik tahun ini," jelas Salehudin.

Apalagi, bapak pendiri Bangsa ini yakni Presiden Soekarno menegaskan sistem demokrasi Indonesia menganut demokrasi terpimpin atau dikenal demokrasi Pancasila. Bukan liberal seperti sekarang. Sebenarnya sistem demokrasi sekarang ini juga tidak sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa ini.

"Kalau masa reformasi sekarang ini pemilihan langsung, sangat kental dengan aliran barat atau bebas. Ini tidak cocok, dipaksakan di Indonesia. Banyak persoalan dalam penerapannya dan menyentuh moral berdemokrasi masyarakat yang belum mampu menerapkan secara fair dan memahaminya," ujarnya.

Ditempat yang sama Salehudin mengatakan, melalui UU No 22/2014 yang dibatalkan oleh Perpu No. 1/2014 yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya hanya bernuansa pencitraan. Padahal kajian akademis, pendapat ahli sudah ada semua, tetapi tidak berani mengeksekusi karena mengejar pencitraan. "RUU nya, itu yang mengusulkan pemerintahan dulu. Terus membatalkannya sendiri. Ini maksudnya apa, kalau bukan mengejar citra politik," Katanya.

Rapimnas Adkasi yang akan digelar pada pertengahan November di Jakarta, akan mengusung salah satunya mengembalikan semangat DPRD Kabupaten untuk mengangkat kembali citranya. "Dalam UU No 22/2014 itu DPRD hanya obyek, tetapi dalam perkembangan menjadi subyek. Sehingga para anggota DPRD sendiri, memiliki kepentingan untuk hadir rapimnas dan memperjuangkan kepentingannya," jelas Salehudin. (Kamal)

SBY Pamit dan Minta Maaf

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Silaturahmi Nasional
dengan Kepala Daerah dan Pejabat Negara pamit dan minta maaf
di Sentul International Convention Center (SICC)

Jakarta, Metropol - Melalui acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) kepala daerah dan pejabat negara di Sentul International Convention Center (SICC), (15/10/2014). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan kata pamit. Presiden Indonesia pertama yang terpilih secara langsung itu lima hari lagi akan mengakhiri masa jabatannya.

Dari podium. Dihadapan jajaran kepala daerah, pimpinan lembaga negara, dan perwakilan organisasi massa, Presiden SBY menyampaikan kata pamit kepada masyarakat Indonesia.

"Lima hari lagi saya mohon diri karena saya akan kembali ke masyarakat dan saya doakan agar Saudara sekalian bisa mengemban tugas," kata Presiden SBY di SICC, Bogor.

Tak lupa suami dari Ani Yudhoyono itu meminta maaf bila selama memimpin belum bisa memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia.

"Jika ada kekurangan dan kelemahan saya. Barangkali ada sejumlah sasaran yang belum tercapai saya mohon maaf. Saya juga meminta maaf jika selama 10 tahun ini sikap dan tutur kata saya yang Bapak Ibu tidak berkenan, karena semata-mata untuk manajemen pembangunan," kata SBY‎.

Kepada jajaran kepala daerah seluruh Indonesia dan pimpinan lembaga negara, Presiden mengucapkan terimakasih atas kerja samanya selama ini. 

Selain kata pamit, rencananya Presiden SBY juga akan menggelar acara Kopdar Pamitan. Mingu (12/10/2014) lalu melalui akun Twitternya @SBYudhoyono. Masyarakat diajak mengikuti #KopdarPamitan bersama Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Kamis (16/10/2014) besok.

Susilo Bambang Yudhoyono akan meletakkan jabatan pada Senin (20/10/2014) pekan depan. Selanjutnya Presiden Indonesia akan dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi). (Delly M/An)

Usut Tuntas Bentrok TNI - Polri di Batam

Dari ki-ka Kapuspen TNI Mayjen TNI M Fuad Basya
bersama Ketua Tim Investigasi Mayjen TNI Maliki Mift,
Wakil Ketua Tim Investigasi Brigjen Pol Drs Fahrizal,
dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie
saat memberikan keterangan pers mengenai
hasil investigasi kasus bentrokan TNI-Polri di Batam,
di Media Center, Kemenkopolhukam, Jakarta, (14/10)

Jakarta, Metropol - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, meminta untuk usut tuntas bentrok TNI-Polri di Batam. Ini sebagai suatu bentuk tindak lanjut investigasi TNI dan Polri terkait kasus yang berawal saat Ditreskrimsus yang dibackup Polda Kepri menggerebek gudang BBM ilegal di PT Bintang Abadi Sukses, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung depan Perumahan Umum Cipta Asri, tak jauh dari markas Brimob.

“Harus diusut tuntas. Bahkan Kapolri memerintahkan Kadiv Propam untuk melakukan pemeriksaan mendalam,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie, kepada wartawan.

Dia menegaskan, apabila perbuatannya nanti menyangkut masalah disiplin, kode etik, maupun pidana, tetap berproses.

“Kita masih menunggu hasilnya,” kata Ronny. Lebih jauh Ronny mengatakan, rekomendasi tim investigasi, akan ditindaklanjuti dan akan kita tunggu hasilnya.

Sedangkan pihak TNI yang ikut tim investigasi, menjelaskan, siapapun yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tentunya akan diproses hukum terhadap oknum anggota masing-masing, yang melanggar aturan.

"Setelah hasil investigasi ini, kita bergerak. Kalau ada yang terlibat, kita proses," kata Fuad didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie dan sejumlah perwira TNI dan Polri lainnya di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, (14/10). 

Dari proses itu nantinya akan memunculkan sanksi yang dikenakan. Sekarang tim tengah menindaklanjuti hasil investigasi itu.

"Tim akan bergerak baik TNI maupun Polri," tegasnya.

Fuad pun membantah menyembunyikan kejadian sebenarnya terkait bentrok itu. "Tidak ada yang kita sembunyikan. Kita justru berharap kejadian seperti ini tidak terulang," kata Kapuspen.

Proses penyelidikan akan dikoordinasikan. Mulai dari penyelidikan secara intelijen dan sebagainya. Sehingga insiden serupa tidak terulang lagi.

"Proses dilakukan di masing-masing. Termasuk Polri terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Kita menunggu," kata Ronny.

Ia menyatakan, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan juga hak bagi penyidik atau petugas untuk tidak membeberkan informasi yang masih dikecualikan.

"Dan itu ada kategorinya. Secara transparan hasil penanangan perkara akan terungkap saat sidang," ujarnya. (MP)

SBY dan Kebebasan PERS

Jakarta, Metropol - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jum’at (5/9) mengadakan acara perwujudan Silaturahmi Pers Nasional dan Peluncuran Buku “SBY dan Kebebasan Pers. "Testimoni Komunitas Media" di Grand Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jakarta Kepala Negara, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di dampingi Ibu Negara  Hj. Ani Yudhoyono beserta beberapa Menteri. Dan, Ketua Dewan Pers, Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, Mhum. Ketua PWI, Margiono.

Buku “SBY Dan Kebebasan Pers” selaku editor, yakni Agus Sudibyo, Atmakusumah Astraatmadja, Jakob Oetama, Margiono, Ade Armando dan Bagir Manan yang pelucurannya di Ballroom Hotel Grand Hyatt ini berlangsung dari pukul 19.30 WIB berkahir 22.00 WIB penuh hikmat bermakna arti dari pada kebebasan pers di Indonesia.

Hadir para undangan terdiri dari seluruh pengurus PWI Provinsi, para pemimpin redaksi (pemred) media cetak, on line dan elektronik serta pimpinan Artha Graha Group Tomy Winata (TW), Lippo Group, Telkom Indonesia dan PLN. (Risyaji)

Presiden Baru Tidak Bisa Ganti Kebijakan Alpalhankam

Jakarta, Metropol - Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sudah dimulai tahun ini. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam acara  diskusi bersama Puskom Kemenhan di Hotel Acacia Jakarta Pusat pekan lalu

Menyatakan UU tersebut, bakal melindungi kebijakan pertahanan yang telah disusun Pemerintah sehingga, kebijakan yang dibuat tidak gampang diubah meski kepemimpinan nasional berganti.

Kepala Divisi Perencanaan KKIP Muhammad Said Didu menjelaskan, UU itu membuat Indonesia kini lebih merdeka dalam hal membeli Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). "Aturan dalam UU ini memposisikan pembeli benar-benar menjadi raja," terangnya.

Perubahan mendasar dalam UU tersebut, pemerintah kini tidak bisa seenaknya mengganti kebijakan alpalhankam. Indonesia sudah memiliki rencana alpalhankam hingga 25 tahun mendatang. Karenanya, siapapun Presiden Indonesia berikutnya tidak akan bisa mengubah kebijakan seenaknya.

Selain itu, UU tersebut membuat Indonesia lebih selektif dalam membeli Alpalhankam. Pembelian Alpalhankam diprioritaskan dari dalam negeri. Jika harus impor, maka ada sejumlah tahapan dan syarat ketat yang harus dilalui produsen sebelum mengikuti tender.

Pertama, setelah ada perencanaan Alpalhankam, akan dianalisis oleh KKIP apakah bisa diproduksi di dalam negeri. Jika bisa, maka alpalhankam akan diproduksi di dalam negeri. Jika tidak mampu, maka impor.
"Impor hanya bisa dilakukan lewat dua jenis kerjasama. Government to Government dan Government to Manufacture. Tidak boleh lagi lewat pedagang," lanjutnya.

Dalam perencanaan kerjasama, tidak boleh ada persyaratan yang menghambat Indonesia. Seperti potensi embargo, persyaratan politis antarnegara, atau pembatasan penggunaan. Jika lolos, maka akan ada evaluasi teknis. Sepertimengakomodir  local content, transfer of technology, dan beberapa syarat teknis lain.

Setelah itu, barulah diperhitungkan prosentase syarat teknis tersebut. Untuk local content misalnya, UU menetapkan minimum 85 persen. Artinya, benefit atas harga yang dibayarkan kepada produsen alpalhankam asing harus kembali ke Indonesia sebesar 85 persen. Bisa dalam bentuk fasilitas pemeliharaan, suku cadang, atau fasilitas lain.

Said mencontohkan benefit pembelian Main Battle Tank Leopard. “Indonesia menjadi pusat pemeliharaan tank Leopard untuk wilayah Asia Pasifik. Pemeliharaan akan dipusatkan di PT Pindad," tuturnya.
Said menambahkan, perubahan rencana alpalhankam masih dimungkinkan dengan persyaratan khusus yang akan diatur dalam PP. Seperti adanya perubahan geopolitik di tingkat kawasan atau jika ada perkembangan teknologi yang signifikan.

"Kalau ada temuan yang dahsyat dari anak bangsa sehingga alpalhankam tertentu akhirnya bisa dibuat di dalam negeri, maka rencana bisa berubah juga," tambahnya.

Sementara itu, Kapuskom Kemenhan Brigjen Sisriadi menjelaskan, sejumlah alutsista yang dipesan sesuai rencana strategis Kemenhan sudah nyaris seluruhnya datang. "Kita sudah melampaui target jangka panjang, yang awalnya di bawah 30 persen, sudah mampu dipenuhi 38 persen," ujarnya.

Beberapa alutsista yang penyerahannya masih butuh waktu adalah 124 unit MBT Leopard, 33 unit Howitzer, 25 unit rudal Astros, 127 rudal arhanud mistral. Tiga kapal selam, dan sejumlah alutsista lain termasuk pesawat tempur dan sejumlah kapal perang. (Kamal)

Ekonom Dukung Jabatan Wamen Dihapus

Jakarta, Metropol - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa jabatan wakil menteri (wamen) memang sebaiknya dihapus. Pasalnya, pembagian kerja antara Menteri dan Wamen menjadi tidak jelas.

"Sekarang ini memang tidak jelas apa yang dikerjakan Menteri dan Wamen. Dulu kan wamen diakomodir karena menterinya sebagian besar dari partai," terang dia.
 

Lebih lanjut dia mengatakan, jabatan Menteri yang direkrut dari partai menimbulkan kekhawatiran apakah kompetensinya memadai. Oleh sebab itu, dibuatlah jabatan Wamen yang biasanya diambil dari struktural kementerian, atau dari profesional untuk mengimbangi kekuatan menterinya yang berasal dari partai.
 

"Jadi, kalau argumennya hanya untuk mendukung menterinya, ngapain? Mendingan profesionalnya langsung yang jadi Menteri. Hanya karena dulu kan ada ikatan politik, Menteri dari partai, profesionalnya jadi Wamen. Jadi, saya kira tidak perlu (ada wamen)," jelas Lana.
 

Senada dengan Lana, Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, sebaiknya jabatan Wamen tersebut dihapus karena nantinya semua akan dipertanggungjawabkan oleh Menteri.
Jika lingkup kerja Menteri dan Wamen dibedakan, Destry menilai, hal tersebut justru tidak bagus. Akan lebih baik, menurutnya, memperkuat jabatan struktural seperti sekretaris jenderal (sekjen) atau direktur jenderal (dirjen).
 

"Karena kalau menurut saya, kalau strukturnya sudah bagus, mestinya Sekjennya kuat, diikuti Dirjen yang kuat. Tidak perlu ada (wamen), juga tiadak apa-apa. Lebih jelas tanggung jawabnya mengerucutnya ke satu, yaitu Menteri, karena kalau ada Wamen juga bingung. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa, Wamen atau Menteri?" tandasnya.
 

Sekedar informasi, presiden terpilih Joko Widodo sebelumnya membuka peluang untuk menghapus jabatan wamen dalam kabinetnya. Kendati demikian, dia masih akan mempertimbangkannya sebelum menghaspus, mengingat beban kerja menteri yang berat.
 

Sementara Wamen Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi tak setuju jabatan tersebut dihapus. Menurut dia, jabatan wamen merupakan penunjang dalam menyeimbangkan posisi menteri yang notabene berasal dari politisi.
 

"Wamen ini penting. Saya kira dari kabinet pemerintahan saat ini ada juga kesan yang kuat bahwa hampir semua wakil menteri datang dari profesional. Dimana beberapa menteri berasal dari politisi. Itu dapat menyeimbangkan kemampuan politik dan profesional dalam menjalankan kebijakan kementerian," katanya beberapa waktu lalu. (Delly M)

Presiden RI Buka Puasa Bersama di Mabes TNI Cilangkap

Jakarta, Metropol - Presiden RI Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden (Wapres) RI Prof Dr Boediono, melaksanakan buka puasa bersama dengan segenap pejabat tinggi TNI dan personel Mabes TNI bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, (3/7/2014).

Kedatangan Presiden dan Wapres disambut oleh Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko, Kapolri beserta Kepala Staf Angkatan dan pejabat tinggi TNI lainnya. Kegiatan yang sudah dilaksanakan hampir setiap tahun ini, merupakan ajang silaturahmi untuk meningkatkan Ukhuwah Islamiyah diantara para pejabat tinggi negara.

Sebelum melaksanakan buka puasa bersama, diadakan ceramah rohani yang disampaikan oleh Prof DR Nazarudin Umar, Wakil Menteri Agama RI dengan tema “Dengan Hikmah Puasa Ramadhan 1435H/2014, Kita Mantapkan Iman dan Takwa Serta Komunikasi Sosial Prajurit TNI Dengan Rakyat Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan”.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya mengingatkan pentingnya meletakkan agama dalam konteks berbangsa dan bernegara. SBY mengatakan, agama hendaknya diposisikan sebagai nilai bukan sebagai simbol. "Agama itu harus kita lihat sebagai nilai. Jangan melihat agama hanya sebagai simbol semata," kata SBY.

"Simbol itu bisa memecah belah, tapi kalau nilai bisa menyatukan. Dengan nilai, kita bisa membangun toleransi, dengan nilai yang sama-sama mengajarkan kebajikan, kita bisa membangun harmoni," kata SBY.

Selain menyinggung soal agama sebagai nilai, Presiden juga berpesan soal peran TNI yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan perdamaian. Dia meminta agar TNI menjadi institusi yang dicintai rakyat dan bukan justru representasi yang menakutkan. Dengan demikian, Indonesia tidak akan bernasib sama dengan sejumlah negara yang saat ini di dalam negaranya sedang terjadi konflik.

"Kalau itu sudah ada pada TNI kita, ditakuti lawan, disegani lawan, dicintai rakyat, TNI akan menjadi kekuatan tangguh yang diandalkan bangsa," tambahnya.

Acara buka puasa bersama Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono, dengan segenap pejabat tinggi TNI dan prajurit TNI di Mabes TNI Cilangkap. Berlangsung sederhana tetapi penuh khidmad.  (Delly/HumasTNI)

Presiden RI Dr Susilo Bambang Yudhoyono Lantik 453 Perwira TNI

Jakarta, Metropol - Presiden RI Dr Susilo Bambang Yudhoyono melantik 453 Perwira baru lulusan akademi Tentara Nasional Indonesia dalam suatu upacara pelantikan dengan pengambilan sumpah Prasetya Perwira (Praspa) di Bumi Tetuko Lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara Maguwo Yogyakarta,  (26/6/2014).

Presiden SBY pada sambutannya menyampaikan, ucapan Selamat kepada Perwira Remaja lulusan Akademi TNI yang baru saja dilantik. Para perwira telah berhasil menyelesaikan pendidikan Akadami TNI yang mengantarkan menjadi perwira remaja sekaligus menyandang gelar Sarjana Sains Terapan Pertahanan. “Dengan semua capaian itu, saya yakin dan percaya para perwira remaja akan mampu mengemban setiap tugas negara serta akan lebih siap dan sigap dalam menhadapi tantangan penugasan di masa akan datang,” tegasnya.

Lebih lanjut Presiden SBY mengatakan, bahwa mulai saat ini para perwira akan menjalani profesi di bidang ketentaraan dan bertugas di seluruh tanah air dan akan menapaki jalan panjang yang penuh dengan tantangan. Berbagai penugasan pendidikan lanjutan serta titian jenjang karier yang berliku. “Tempuhlah semua perjalanan berat dan mulia itu dengan penuh semangat dan kesungguhan disertai sikap sabar, ikhlas dan tawakkal agar senantiasa sukses dan dapat mencapai karier tertinggi sebagaimana yang kalian cita-citakan,” ungkap Presiden.

Menurutnya, Perwira Remaja memasuki jajaran Tentara Nasional Indonesia ketika negara tengah meningkatkan postur dan kemampuan tentara termasuk memodernisasi sistem persenjataan dan alat perlengkapannya. Hal ini dilaksanakan agar TNI selalu siap dan memiliki kemampaun semakin tinggi, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan TNI harus mampu menghadapi berbagai ragam ancaman nasional maupun non tradisional termasuk melakukan peperangan modern.

“Kita ingin menjadikan TNI sebagai kekuatan pertahanan yang handal. Tentara kita harus terlatih menggunakan senjata dan peralatan militer, berlatih, bermanuver dengan taktik secara baik, terdidik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipersenjatai dengan alutsista yang semakin canggih, namun kita tidak bermaksud mengambangkan kekuatan militer yang agresif. Bangsa Indonesia cinta damai meskipun kedaulatan dan keutuhan NKRI adalah harga mati,” tegas Presiden.

Menurutnya, pemerintah ingin agar TNI memiliki kekuatan yang tangguh dan mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, mampu meningkatkan kontribusinya dalam operasi perdamaian dunia, melaksanakan berbagai operasi militer perang di seluruh wilayah Indonesia.

Dikatakan, dunia dan kawasan sekeliling terus berkembang secara dinamis dan menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Geopolitik juga terus berubah termasuk di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Pasifik Selatan yang mengharuskan Indonesia untuk mengembangkan dan memutakhirkan strategi dan kebijakan dan doktrin pertahanan.

“Peran Indonesia sebagai kekuatan regional dan pelaku global semakin mengemuka, Indonesia juga telah menjadi pelaku aktif dalam berbagai arsitektur kerjasama kawasan seperti ASEAN, East Asia Summit dan APEC, oleh karena itu para pemimpin TNI harus memilki wawasan dan pengetahuan yang luas dalam menghadapi perkembangan strategis agar bidang pertahanan dijaga dan lindungi,” tegasnya.

Adapun 453 Perwira Remaja (Paja) yang dilantik Preseiden RI terdiri dari 248 lulusan Akmil, 98 lulusan AAL dan 104 lulusan AAU serta 3 taruna Akademi TNI dari ketiga angkatan yang mengikuti pendidikan di National Defense Academy (NDA) Jepang. Praspa TNI 2014 ini merupakan tahun pertama dalam sejarah Taruna penerima beasiswa NDA Jepang yang dilantik oleh Presiden RI menjadi Letnan Dua bersama-sama dengan teman seangkatannya dari Akmil, AAL dan AAU. Ketiga Taruna penerima beasiswa NDA Jepang Angkatan XIII TA 2011-2016 atas nama Novian Yudha Pratama (Akmil), Ravega Rullianov Ruben (AAL), dan Yanuar Widyantoko (AAU).

Jangka waktu studi di NDA Jepang sesuai kurikulum yang ditempuh selama 5 tahun, 1 tahun untuk pendalaman bahasa Jepang dan 4 tahun untuk akademi. Pengiriman Taruna Akademi TNI ke NDA yang bermarkas di kawasan Yokosuka Jepang merupakan salah satu bentuk kelonggaran hubungan pertahanan Jepang dengan berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam pelantikan tersebut Presiden RI menyematkan Bintang Adhi Makayasa kepada lulusan terbaik dari setiap Angkatan. Ketiga Perwira yang menerima Bintang Adhi Makayasa yaitu Letda Inf Tegar Aji Widhiwardhana ST Han. (Akademi Militer), Letda Laut (P) Egistya Pranda ST Han. (Akademi Angkatan Laut), dan Letda Lek Chandra Ari Wijaya ST Han. (Akademi Angkatan Udara).

Letda Inf Tegar yang lahir di Ponorogo pada tanggal 21 November 1990 adalah anak Suseno seorang PNS Guru yang beralamat Jl Sedap Malam No 2 Sekaran Siman Ponorogo Jatim, Kemudian Letda Laut (P) Egistya lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 1992 adalah anak Kolonel Laut (E) Sugiarto yang beralamat di Perum Green Valley Bekasi Jalan Raya Kranggan No 99 Blok B 10. Sedangkan Letda Lek Chandra lahir di Mataram pada tanggal 8 Pebruari 1993 adalah anak dari Karjono SP, PNS yang beralamat Jalan Bung Tomo No. 24 Kauman Praya, Lombok Tengah NTB.

Dalam upacara tersebut dihadiri Menkopolhukam Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Mensesneg Letjen (Purn) Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menhub EE Mangindaan, Menpora Roy Surya, Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kasad Jenderal TNI Budiman, Kasal Laksamana TNI Dr Marsetio, Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia, Danjen Akademi TNI Marsda TNI Bambang Samoedro, SSos, MM, Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya, Gubernur Akmil Mayjen TNI Sumardi, Gubernur AAL Laksda TNI Taufiqoerrohcman, SE, Gubernur AAU Marsda TNI Tabri Santoso, SE Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, para Gubernur Akademi Angkatan dan para Atase Pertahanan Negara Sahabat, pejabat TNI baik Darat, Laut maupun Udara lainnya serta para orang tua Perwira Remaja TNI 2014.

Pada upacara Praspa dan pelantikan Paja TNI alumni Akademi 2014 oleh Presiden RI tersebut sepuluh pesawat tempur TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 15 dan Skadron Udara 3 yang terdiri dari delapan T-50i Golden Eagle dan dua F-16 ikut menyambut Perwira Remaja Akademi TNI 2014 dengan melakukan fly pass terbang formasi melewati podium upacara, sehingga menimbulkan rasa bangga pada Perwira Remaja. (Red)

Asean Didorong Aplikasikan Standar Pencegahan Internasional Berbasis Ilmu Pengetahuan

Jakarta, Metropol - Pertemuan Working Group (WG) Preventive and Education dalam Sidang ASOD ke 35 di Philippina, dipimpin oleh Deputi Pencegahan BNN, dan dihadiri delegasi Negara-negara ASEAN (Indonesia, Philippina, Brunai, Cambodia, Thailand, Singapore, Vietnam, dan Myanmar), pada tanggal 1 Juli 2014. Dalam kesempatan ini, masing-masing negara membahas berbagai program pencegahan, usulan, dan rekomendasi di bidang pencegahan ke depan.

Diskusi fokus dalam WG Preventive Education membahas berbagai program pencegahan yang telah dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN. Indonesia memaparkan standar pencegahan dunia,  khususnya implementasi Pilot Project Standar Pencegahan berbasis ilmu pengetahuan (scientific) dan berbasis bukti (evidence-based)  di 3 Provinsi: DIY, Riau, dan Kepri). Singapore tentang Singapore's Dance Works. Brunai tentang Brunei's Gallery Info Dadah. Thailand tentang Thailand's anti-drug scouts and ASEAN Youth Leader Nework Against Drug Project, dan Philippina tentang Life Skills Training Prevention Training Programs.

Dari hasil diskusi tersebut, diperloleh berbagai rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

1.  Perlu saling membagi informasi tentang program dan pengalaman di antara sesama anggota tentang bagaimana cara untuk menjangkau para pemuda. Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi menjadi penyalahguna narkoba.

2.  Negara-negara ASEAN perlu mengadopsi the UNODC’s International Standards on Drug Use Prevention, mengikuti Indonesia, yang telah mengadopsi Standard tersebut dan telah melaksanakan Pilot Project implementas Standard tersebut di 3 Provinsi.

3. Diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap program pencegahan intervensi yang dilaksanakan oleh masing-masing negara ASEAN. Tidak hanya tentang perubahan pengetahuan tentang bahaya narkoba saja. Tetapi mencakup juga perubahan perilaku yang menciptakan faktor protektif karena imlementasi program dan intervensi di bidang pencegahan, untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan efektif atau tidak.

4.   Mengantisipasi agenda Bidang Pencegahan post 2015. Perlu ada kajian dan evaluasi tentang kesuksesan program pencegahan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, yang dapat diadopsi dan dilaksanakan sebagai program pencegahan yang efektif, berbasis ilmu pengetahuan (scientific-based) dan berbasis bukti (evidence-based).

5.   Perlu ada website khusus tentang the ASEAN Preventive Education Working Group sebagai wadah pertukaran informasi, ide, dan pengalaman tentang berbagai program dan intervensi di bidang pencegahan sesama negara anggota ASEAN. (Yappi Manafe, Deputi Pencegahan BNN). (Red)

Panglima TNI dan Dubes Pakistan Bahas Kerjasama Militer

Jakarta, Metropol - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasum TNI, Koorsahli Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Kapuspen TNI, dan Kapuskersin  TNI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Pakistan untuk RI Ms. Attiya Mahmood yang didampingi Atase Pertahanan Kolonel Muhammad Shahid Siddeeq serta Mr. Shakeel Staf Athan, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, (14/7/2014).  Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI dan Dubes Pakistan untuk RI membahas peningkatan kerjasama militer kedua Negara yang telah lama terjalin.

Jenderal TNI Dr. Moeldoko menegaskan, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Pakistan dibuka tahun 1950 dengan didirikannya Representative Office Indonesia di Karachi, Ibukota Pakistan pada waktu itu. Pada bulan September 1967 KBRI yang berlokasi di Karachi dipindahkan ke Islamabad sehubungan dengan perubahan ibukota negara Pakistan dari Karachi menjadi Islamabad. Selanjutnya pada tahun 1971, kantor perwakilan RI yang ada di Karachi dijadikan kantor konsulat RI. 

“Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan merupakan bagian dari upaya diplomasi aktif Pemerintah RI dalam memperoleh dukungan politik terhadap perjuangan memperoleh kemerdekaan dan kedudukan Pakistan yang pada saat itu sangat strategis, yakni sebagai lintas jalur internasional baik darat maupun laut”, tegas Panglima TNI.

Hubungan kerjasama pertahanan dan militer RI-Pakistan telah berlangsung lama dan berjalan baik hingga sekarang.  Peningkatan dari wujud kerja sama ini telah dituangkan dalam Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan) yang ditandatangani oleh Menhan kedua negara pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta. 

Adapun lingkup kerjasama tersebut meliputi, dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama, pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan termasuk mengenai organisasi, doktrin dan kebijakan, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan-kunjungan, pelatihan, serta bentuk-bentuk kerjasama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan, mempromosikan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua Pihak melalui pendidikan/pelatihan, saling kunjung, latihan bersama, pertukaran pengamat militer untuk menyaksikan latihan dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan, penyediaan peralatan dan kegiatan lain yang terkait, dan kerjasama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama. (Delly M)

Wapres Ajak Elemen Bangsa Putus Mata Rantai Peredaran Narkoba

Jakarta, Metropol - Wakil Presiden (Wapres) RI, Boediono mengajak seluruh elemen bangsa terlibat aktif dalam gerakan untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba di Indonesia.

Wapres menyebutkan, pelibatan seluruh komponen bangsa sangat diperlukan. Sebab saat ini angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 5 juta orang, seiring dengan merebaknya jaringan penjual narkoba Internasional di negeri ini.

"Cara terbaik adalah menangkal peredaran narkoba sebelum merebak dan memotong mata rantainya. Semua itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh negara. Tetapi harus menjadi sebuah gerakan bersama, yaitu gerakan nasional," kata Wapres pada puncak peringatan "Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2014" di Istana Wakil Presiden.

Pada kesempatan itu Wapres menyerahkan penghargaan kepada penggiat antinarkoba Agus Widanarko dan Andi Muhammad Aslam.

Wapres didampingi Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menkumham Amir Sjamsuddin, meyakini keterlibatan elemen bangsa dalam gerakan nasional pemberantasan narkoba akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional.

"Jika kita tidak melakukan gerakan apa pun, maka angka prevalensi penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat. Diperkirakan bisa mencapai hingga 5 juta orang. Yang banyak terkena adalah generasi muda yang kita harapkan mengganti kita semua, yang diharapkan menjadi generasi yang lebih baik dari kita," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar mengatakan, tema HANI 2014 "Pengguna Narkoba Dapat Dicegah dan Direhabilitasi" mengandung harapan agar masyarakat tidak salah memandang terhadap pengguna narkoba. "Mereka adalah orang sakit, dapat dicegah dan direhabilitasi," ujar Anang.

Anang mengatakan, berdasarkan World Drug Report tahun 2013, yang dirilis UNODC, organisasi dunia yang menangani masalah narkoba dan kriminal, diperkirakan terdapat 315 juta orang yang berusia produktif, antara 15 - 64 tahun menjadi pengguna narkoba. Kurang lebih 200 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkoba.

"Jumlah narkoba yang beredar cukup besar dan pengguna narkoba yang memperoleh pemulihan masih relatif kecil," ujar dia.

Sejumlah capaian BNN dalam upaya menyelamatkan Bangsa Indonesia dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan melalui pelaksanaan "Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)".

"Sudah banyak capaian dalam upaya menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan dan upaya penyempurnaan, serta kerja keras kita bersama," kata Anang. (Red)

Dubes RI Untuk Lebanon Puji Penampilan Seni Indobatt

Jakarta, Metropol - Duta Besar (Dubes) RI untuk Lebanon, Drs Dimas Samodra Rum MBA, beserta Ibu, mengutarakan rasa kagum dan bangganya kepada Komandan Satgas Indobatt Kontingen Garuda XXIII-H/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) Letkol Inf M. Asmi dan para prajuritnya yang telah menampilkan kesenian Indonesia dalam acara Womens League Annual Garden Party, di Marquand House Gardens American University of Beirut, beberapa waktu lalu. 

Penampilan kesenian dan kemahiran prajurit TNI yang tergabung dalam satuan tugas Indobatt (Indonesia Battalion) Kontingen Garuda XXIII-H/Unifil, baik Pria dan Wanita dalam memainkan musik Angklung dan Rampak Gendang serta Tari Saman telah memukau para hadirin yang mayoritas adalah para Ibu-ibu yang tergabung dalam anggota Womens League.

Kesenian Indonesia yang diperankan oleh prajurit TNI tersebut, mendapat sambutan yang sangat meriah dari para penonton. Mereka pun sibuk mengabadikan dengan kamera kekompakan para prajurit TNI, baik Pria maupun Wanita dalam memainkan alat musik tradisional asli Indonesia dan tarian khas Aceh ini.

Disamping itu, Tim Angklung dan Rampak Gendang yang dipimpin oleh Pasi CIMIC (Civil Military Coordination) Satgas Indobatt Lettu Inf Jeremiah Sesa dengan menampilkan beberapa lagu yaitu Just Give Me A Reason dan I will Survive yang dinyanyikan oleh Serda (Kowad) Gusti Ayu, membuat suasana acara semakin meriah.

Sementara itu, Komandan Satgas Indobatt Letkol Inf M Asmi mengatakan, “melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat di Lebanon, khususnya yang hadir di American University of Beirut. Sehingga kebudayaan khas Indonesia yang begitu banyak, akan lebih dikenal luas di kalangan dunia Internasional,” ujarnya. (Red)

Presiden Siapkan Inpres Perlindungan Anak Dari Kekerasan

Jakarta, Metropol - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah menyiapkan Instruksi Presiden terkait upaya peningkatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

"Ke depan perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara masif dan terus menerus. Termasuk melalui sekolah dan media massa juga perlu dilakukan secara intensif dan terus menerus upaya khusus, dan diperlukan respons tepat," kata Presiden saat membuka rapat tentang implementasi program perlindungan anak terhadap kekerasan dan kejahatan seksual di Kantor Presiden, Jakarta, baru-baru ini.

Presiden mengatakan, "juga penting rehabilitasi secara mental. Karena ini gerakan terus menerus. Bukan sekali jadi. Maka diperlukan revisi dan penguatan perundangan dan peraturan memberikan hukuman yang keras dan memberi efek tangkal," ungkap Presiden.

"Kita dengarkan presentasi Menko Kesra. Apa yang diutarakan tadi akan dituangkan dalam Inpres," kata Presiden.

Rapat digelar di Kantor Presiden tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amaliasari, sejumlah menteri terkait dan juga kalangan pemangku kepentingan dan pemerhati perlindungan anak. (Red/An) 

Panglima TNI: Kesejahteraan Wilayah Perbatasan Harus Ditingkatkan

Pontianak, Metropol - Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.

Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko menyatakan, bahwa bangsa Indonesia dapat eksis apabila dapat menjaga tiga stabilitas yaitu stabilitas keamanan, politik dan ekonomi. "Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga cukup baik, sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi dunia pada tahun 2030," ungkap Panglima TNI.

Jenderal TNI Dr. Moeldoko yang meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi, dengan judul disertasi “Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia” (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan), di Fisip Universitas Indonesia, mengatakan bahwa ada tiga permasalahan dalam perbatasan. Pertama, adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Kedua, ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana. Ketiga,  adanya empat driving force yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan dan apabila tidak dilakukan perubahan pengelolaan kawasan perbatasan.  

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan serta perlunya pengembangan grand design pengelolaan kawasan perbatasan. Selain itu dibutuhkan kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai serta perlunya pengembangan scenario dengan variable-variabel yang lebih lengkap sebagai dasar pembaharuan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya secara terus-menerus. "Apabila masyarakat di perbatasan diberdayakan semaksimal mungkin, maka mereka akan lebih sejahtera," kata Jenderal Moeldoko.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, khusus di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) perlu adanya satu batalyon untuk memperkuat keamanan sehingga akan berdampak pada perkembangan segala aspek di kawasan perbatasan Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. "Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat juga menjadi makmur, bukan hanya impian Panglima TNI sebagai prajurit, tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan TNI yang tangguh maka dapat memberikan kontribusi di sektor lain dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Panglima TNI. (Red)

Kepala BNN Resmikan Kantor BNNP Sulawesi Tenggara

Kendari, Metropol - Sebagai wujud keseriusan dalam rangka vertikalisasi kelembagaan BNN, maka Kepala BNN, DR. Anang Iskandar dan Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, S.E. meresmikan kantor BNNP Sulawesi Tenggara (Sultra), yang berlokasi di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Senin (6/5). Gedung ini dibangun diatas lahan seluas 5000 M2 dengan panjang 125 M dan lebar 40 M.

Kantor BNNP Sultra yang sudah melembaga sejak tanggal 20 April tahun 2011 lalu, merupakan momen bersejarah awal dari segala kesiapan jajaran BNNP Sultra untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) secara maksimal untuk kawasan Sulawesi Tenggara.

Penunjukan lokasi pembagunan gedung kantor BNNP Sultra ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara 144 tahun 2012 dan pembangunan dilaksanakan atas DIPA Badan Narkotika Nasional provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013.

Berdasarkan data yang ada bahwa prevalensi pecandu di Sulawesi Tenggara tahun 2011 mencapai 21.568 atau 1,2% dari jumlah penduduk Sultra, yaitu sekitar 1.797.300 orang. “Dari data tersebut maka hendaknya BNNP Sultra harus berupaya keras untuk menekan laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba, dengan melaksanakan kegiatan pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan secara terintegrasi,” ungkap Kepala BNN, DR. Anang Iskandar.

Sementara itu Gubernur Sultra, H. Nur Alam, S.E., mengucapkan terima kasih dan rasa kagum atas dukungan BNN Pusat yang telah membagun kantor BNNP Sultra yang letaknya kurang lebih 100 M dari kantor Gubernur. Pemerintah provinsi juga berencana untuk menyediakan fasilitas Rehabilitasi korban penyalahguna narkoba di salah satu unit dari Rumah Sakit Umum Bahteramas yang mempunyai luas sekitar 18 Hektare. Nantinya diharapkan juga RSU Bahteramas bisa menjadi rujukan bagi Indonesia kawasan Timur.

Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Tenggara diresmikan secara simbolik dengan penguntingan pita oleh istri Kepala BNN  Ibu Anang Iskandar didampingi istri Kapolda Sultra, Ibu Arkian Lubis. 

Dihadapan media yang hadir Kepala BNN, DR. Anang Iskandar kembali mengingatkan bahwa, UU Narkotika No 35 Tahun 2009 adalah UU yang Seksi. Untuk mewujudkan itu Badan Narkotika Nasional telah menetapkan Pencanangan Tahun 2014 sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba. Dimana makna dari penyelamatan pengguna Narkoba  adalah bentuk komitmen bersama untuk menyelamatkan pengguna Narkoba yang saat ini masih bersembunyi dan mendorong serta meyakinkan para pengguna, keluarganya untuk melaporkan diri secara sukarela kepada institusi penerima wajib lapor (IPWL) agar memperoleh perawatan atau rehabilitasi sehingga dapat menyongsong masa depan yang lebih baik dan tidak kambuh kembali. (Daksan)

Rumah Indonesia: Para Buruh Dukung Prabowo Sebagai Presiden

Jakarta, Metropol - Para buruh yang tergabung dalam berbagai lembaga, telah mendeklarasikan "Rumah Indonesia" untuk mendukung H. Prabowo Subianto sebagai  Presiden pada Pemilu 2014.

Pendeklarasian ini dilakukan di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, Jakarta, Jumat (9/5).

Sepuluh tuntutan itu adalah meningkatkan daya beli pekerja dan masyarakat dengan mengubah komponen kebutuhan hidup layak dari 60 jenis barang dan jasa menjadi 84 jenis dan menghapus kebijakan penangguhan upah minimum.

Kemudian, menjalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh/pekerja mulai 1 Juli 2015 sesuai Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Buruh juga menuntut peningkatan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara gratis untuk pekerja/buruh dan rakyat kurang mampu, menghapus sistem alih daya tenaga kerja termasuk di BUMN dan mengangkat menjadi pekerja tetap.

Terkait Pekerja Rumah Tangga (PRT), pekerja migran dan perawat, buruh menuntut pengesahan RUU PRT dan RUU Perawat serta revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia yang berorientasi pada perlindungan TKI.

Butuh juga menuntut pencabutan Undang-undang Organisasi Masyarakat dan diganti dengan RUU Perkumpulan, pengangkatan guru dan tenaga kerja honorer menjadi pegawai negeri sipil serta pemberian subsidi Rp1 juta per bulan dari APBN untuk guru dan tenaga kerja honorer.

Tuntutan lainnya adalah pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan alokasi APBN untuk beasiswa anak pekerja/buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi serta penyediaan transportasi publik dan perumahan murah.

Beberapa organisasi yang tergabung dalam "Rumah Indonesia" antara lain KSPI, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Front Pembela Honorer Indonesia, Serikat Pekerja Migran Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan lain-lain. (Red/An)

Kunker Budiono di Blitar Tinjau Perbaikan Pasca Eruspi Kelud

Blitar, Metropol - Wakil Presiden Budiono melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Minggu (27/4) sekitar pukul 9 pagi. Dalam kunjungan kerja tersebut Wapres Budiono meninjau bangunan yang terdampak erupsi gunung Kelud beberapa bulan lalu (Red. Februari 2014 ), seperti Puskesmas Nglegok dan gedung Sekolah Dasar Modangan 2, yang keduanya berada di Kecamatan Nglegok. 

Wapres Budiono beserta rombongan datang di Blitar kemarin sore, Sabtu (26/4) sekitar pukul 16.00 wib. Setelah beristirahat dan bermalam di Hotel Tugu jalan Merdeka Kota Blitar, esok harinya (Red. Hari ini ) Minggu (27/4) orang nomer dua di Indonesia ini melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Nglegok dan Sekolah Dasar Modangan 2.

Usai melakukan peninjauan di Puskesmas Nglegok, Budiono langsung meninjau gedung Sekolah Dasar Modangan 2, kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang jaraknya sekitar 5 kilo meter dari Puskesmas Nglegok.

Kedatangan wapres Budiono di Sekolah Dasar Modangan 2, langsung disambut siswa-siswa sekolah tersebut dan juga Bupati Blitar.

Dikatakan Bupati Blitar, Herry Noegroho, dipilihnya Puskesmas Nglegok, pasalnya Puskesmas tersebut menjadi rujukan bagi korban terdampak erupsi gunung Kelud pada bulan Februari kemarin. Sementara SD Negeri Modangan 2, saat terjadi erupsi gunung Kelud juga terkena dampak. Atap gedung Sekolah Dasar tersebut juga mengalami kerusakan.

Lebih lanjut orang nomer satu di Pemerintah Kabupaten Blitar ini menerangkan, tindakan serta langkah yang diambil Pemerintah Blitar setelah erupsi gunung Kelud yakni, memperbaiki bangunan-bangunan fasilitas umum bersama instasnsi terkati.

“Pihak pemkab memperbaiki fasilitas umum dan rumah-rumah penduduk dengan total sekitar seribu rumah lebih,” jelas Bupati Blitar.

Usai berfoto bersama siswa-siswa SD Negeri Modangan 2, wakil Presiden Budiono beserta rombongan, langsung meninggalkan sekolah tersebut untuk kemudian melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Kediri untuk meninjau perbaikan infra struktur pasca erupsi gunung Kelud.

Kunjungan Kerja Wapres Budiono kali ini bebas dari aksi demo para aktivis Blitar, tidak seperti kedatangan-kedatangan sebelumnya yang penuh diwarnai dengan aksi demo. (IP)