Dinas Kelautan dan Perikanan Lakukan Pengerukan Saluran Tambak

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep
Ir. H. Natsir Sulaiman tinjau lokasi pengerukan tambak
di Desa Gentung Kecamatan Labakkang

Pangkep, Metropol - Menjelang musim penghujan 2014, sekaligus mengantisipasi terjadinya banjir, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dinakhodai Bupati H. Syamsuddin A. Hamid, SE melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep melakukan pengerukan saluran tambak sepanjang 2.000 meter dengan kedalaman 1 – 2 meter, disesuaikan dengan kondisi tambak yang dilalui.

Selain melakukan pengerukan saluran tambak di Kampung Pangkalang Desa Gentung Kecamatan Labakkang, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep memperbaiki selokan, drainase serta bronjong di sepanjang jalur pengerukan saluran tambak teresbut, ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep Ir. H. Natsir Sulaiman didamping Kepala Bidang Budidaya, Ir. Sabrun, Senin (24/11/2014).

Dengan dilakukannya pengerukan saluran tambak sepanjang 2000 meter dengan kedalaman 1 – 2 meter, yang disesuiakan dengan kondisi tambak yang ada, selain akan mengantisipasi terjadinya banjir menjelang musim penghujan juga akan memperlancar penyaluran air ke tambak seluas 500 hektar, kata sejumlah tokoh masyarakat Labakkang.

“Sebagai warga Desa Gentung Kecamatan Labakkang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang terbilang amat peduli terhadap upaya mensejahterakan masyarakat petani khususnya di Kecamatan Labakkang,” kata sejumlah warga Labakkang yang turut hadir dalam acara peninjauan lokasi pengerukan di Kampung Pangkalang Desa Gentung. 

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Ir. H. Natsir Sulaiman, berdasarkan data yang ada, dengan dilakukannya pengerukan saluran tambak sepanjang 2.000 meter dengan kedalaman 1 – 2 meter, akan menunjang peningkatan produktivitas pertanian di sepanjang jalur yang dilalui air saluran tambak tersebut. Setidaknya ada tiga lokasi yang terbantu yaitu Labakkang, Pattallassang dan Kassi Loe. (Bis)

Dampak Kenaikan BBM Sebagian Bus AKAP Mogok

Bus AKAP Rosalia Indah yang mangkrak di Jalan Kenari Kota Blitar

Blitar, Metropol - Sebelumnya pemerintah sudah resmi menaikan harga BBM subsidi kenaikan itu menimbulkan banyak reaksi di kalangan masyarakat, tak terkecuali di Blitar Raya. Sejak awal Organda sudah menolak rencana kenaikan BBM, namun keluhan itu tidak di gubris. Dan telah direalisasikan kenaikan BBM sejak Selasa (18/11) dini hari.

Telah diperkirakan dampak kenaikan BBM bersubsidi sangatlah memukul bagi perusahaan jasa otobus. Mereka untuk sementara melakukan aksi mogok jalan. 

Bus yang mangkrak itu terutama jenis Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), sementara bus jenis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) atau trayek pendek masih tetap beroperasi meskipun tidak sepenuhnya seperti hari-hari biasanya. Pasalnya bus AKDP takut bangkrut apabila tak beroperasi.

Terlihat penumpang sangat sepi sekali di agen bus malam, ini terjadi dikarenakan sejumlah besar pemilik Perusahaan Otobus (PO) untuk sementara waktu berhenti beroprasi, “untuk bus yang berada di jalur arah barat (Jawa Tengah-Jakarta) saat ini berhenti beroperasi,” jelas Putu Sudjana selaku karyawan Agen Bus AKAP. Sedangkan untuk bus yang memiliki trayek ke arah timur seperti Bali akan tetap beroperasi seperti biasanya. 

Karyawan yang mengedarkan tiket ini mengatakan bahwa penjualan tiket untuk dua PO yakni Puspa Jaya dan Restu Mulya tujuan operasi Bali pihaknya mengurangi armada disebabkan setelah kenaikan BBM yang melesat ini berdampak penurunan penumpang yang signifikan. “Pasca kenaikan BBM tahun ini mengakibatkan penumpang menurun sekitar 50 persen setiap harinya,” ujarnya.

Turunnya penumpang secara signifikan sangat berdampak pada anjloknya pendapatan perusahaan. Menurut dia saat ini antara pendapatan dan pengeluaran tidaklah seimbang melainkan berat sebelah yakni pengeluaran lebih banyak dari pada pendapatan. Untuk itu jika keadaan masih tetap tidak pulih dan perusahaan merugi, dalam waktu dekat pihaknya akan berhenti beroprasi untuk sementara waktu dan menunggu harga tiket dinaikan. “Kalau terus tekor dan merugi lebih baik kami menunggu harga tiket naik,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar Drs. Hakim Sisworo M.Si melalui Kabid Pengelola Terminal Adam Bachtiar menerangkan, aktivitas di terminal bus Patria saat ini tidak mengalami hambatan namun terlihat perbedaan yang mencolok antara sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. 

“Kondisinya normal-normal saja tanpa adanya mogok operasi,” katanya. Menurut dia, suasana terminal berjalan seperti biasa karena bus yang keluar-masuk didominasi oleh bus jenis AKDP dengan trayek pendek dan menengah seperti Malang,Trenggalek dan Surabaya. Menurut dia mogoknya bus tersebut justru akan berimbas kepada mereka sendiri karena tidak memiliki pemasukan. 

Meski demikian pihaknya belum mengetahui apa penyebab mayoritas bus jenis AKAP mogok jalan karena diketahui agen tiket bus AKAP berada di luar Terminal Bus Patria dan Bus AKAP masuk ke terminal hanya untuk parkir sementara. 

“Kalau yang biasanya mangkal di terminal adalah Bus AKDP dan angkot, kalau yang bus malam kami tidak tahu,” jelasnya. 

Hal ini memang sudah menjadi instruksi langsung dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda. Yaitu 

dalam wujud berhenti beroperasi untuk sementara waktu. (IP)

Ekonomi Luwu Timur Tumbuh Diatas Target RKP Nasional

Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma
sedang memberikan pemaparan

Luwu Timur, Metropol - Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma mengatakan, sasaran dan strategi kebijakan fiskal mengamanatkan, bahwa pertumbuhan Ekonomi Nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 ditargetkan 5,8 persen, inflasi 3-5 persen, jumlah penduduk miskin berkisar 9-10 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-5,7 persen seperti yang termuat dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2014.

Dikabupaten Luwu Timur tahun ini, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 9,68 persen, inflasi berkisar 11,48 persen, jumlah penduduk miskin 8,36 persen dan tingkat pengangguran 6,28 persen. 

“Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Luwu Timur berada diatas target RKP Nasional. Yakni 9,8 persen,” kata Hatta.

Pernyataan ini disampaikan Hatta sebagai jawaban atas pandangan fraksi Gerindra, HM Sarkawi A Hamid pada sidang paripurna DPRD dengan agenda jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi terkait Ranperda APBD TA 2015 yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Rabu (26/11).

Terkait keterlambatan penyerahan RAPBD TA 2015 dijelaskan Hatta, proses penyusunan RAPBD TA 2015 memerlukan waktu yang cukup panjang. Mulai dari menyusun pedoman penyusunan  RAPBD TA 2015, pengimputan RKA-SKPD/PPKD dimana adanya peralihan penggunaan sistem aplikasi keuangan ke SIMDA BPKP, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada SKPD dan dilanjutkan dengan asistensi  RKA-SKPD/PPKD oleh TAPD.

Terhadap pandangan Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Hj Harisa Suarjo pada sektor perencanaan, Hatta mengatakan, saat ini telah dilakukan perencanaan lebih awal agar diperoleh pagu riil sesuai kondisi lapangan.

Terkait usulan dan saran dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Esra Lamban terkait penghasilan tetap Kepala Desa. Hatta menjelaskan, penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa ditentukan berdasarkan jumlah alokasi dana desa. Batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Untuk diketahui, gambaran umum struktur RAPBD TA 2015 antara lain, pendapatan ditargetkan Rp. 1.050.294.478.822 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar, Rp. 150.624.013.183, dana perimbangan sebesar Rp 621.649.387.057, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.278.021.078.582.

Sementara total belanja sejumlah Rp. 1.166.316.022.893 terdiri atas belanja tidak langsung Rp 510.514.169.859 dan belanja langsung Rp. 655.801.853.034. Defisit sebesar Rp. 116.021.544.071 dan pembiayaan netto sebesar  Rp. 116.021.544.071. (Ade SN/Hms Pemda)

PT Pelabuhan Tanjung Priok Menuju Kemandirian

Jakarta, Metropol - Berangkat dari cabang Pelabuhan Tanjung Priok PT Pelindo II, sebagai pengelola pelabuhan Tanjung Priok, dan terbesar di Asia, telah berubah nama dan akan memakai konsep baru yaitu menuju kemandirian.

Perubahan nama menjadi PT Pelabuhan Tanjung Priok dan telah dikeluarkan keputusan Menteri Perhubungan No : KP 818 tahun 2014 tentang pemberian izin usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

Atas dasar itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok mengambil langkah mengadakan pertemuan dengan beberapa pengusaha dan asosiasi untuk berdialog sebagai mitra kerja, yang berlangsung baru-baru ini disalah satu tempat hotel termegah yang ada di wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara.

Dalam dialog itu dan diikut serta beberapa wartawan yang sehari-hari meliput di wilayah pelabuhan Tanjung Priok memaparkan, konsep perubahan nama dan pengelolaan manajemen lebih mengedepankan pelayanan cepat dan teratur, tidak lain, agar tercipta keharmonisan bersama-sama.

“Birokrasi juga memberikan pelayan yang transparan dan tidak bertele-tele,” kata Ari Henriyanto, Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Sedangkan bagi asosiasi perlu perbaikan pelayanan disana sini. Agar tercipta pelayanan yang prima. Dan standar pelayanan harus jelas.

Bagaimanapun juga, pelayanan kurang baik, akan tercipta efisiensi waktu yang lama dan mengakibatkan nilai tambah biaya. “Kepastian waktu proses bongkar muat harus jelas, agar efisiensi biaya tidak tinggi,” ujar salah seorang anggota Ginsi.

Oleh karena itu, dalam mengelola pelabuhan harus ada kepastian. Yaitu bagaimana mengelola aset yang ada dan Sumber Daya Manusia (SDM) dipertajam. Agar benar-benar kepuasan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Memuaskan. (Delly M)

Kunjungan BI dan Bupati Beltim Ke Buku Limau

Rombongan  Bupati  Beltim, BI ,TNI-AL, POL AIR, TNI AD, POL PP

Belitung Timur, Metropol - Bank Indonesia (BI) Palembang dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggelar sosialisasi keaslian uang rupiah dan kesadaran bela negara serta program sosial bank Indonesia sekaligus Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar dialog audiensi Bupati Belitung Timur di Pulau Buku limau Kabupaten Belitung Timur, Selasa (11/11/2014).

Agenda sosialisasi ini dilakukan di pulau-pulau terluar wilayah barat Indonesia yang berdekatan dengan negara tetangga. Pulau-pulau terluar itu antara lain Pulau Buku Limau, Tanjung Labu, Lepar, Sungsang, dan Palembang.

Ekspedisi pelayaran layanan kas keliling BI wilayah barat menggunakan kapal perang KRI Barakuda 633. Sebelumnya acara dimulai di Batam tanggal 8 November 2014 dan berakhir nantinya di Palembang tanggal 14 November 2014. 

Manager KPW wilayah 7 Palembang,  Todung Simanungkalit mengatakan, bantuan yang kita berikan di pulau Buku Limau ini berupa peralatan olah raga tenis meja, bulu tangkis, bola voli serta alat-alat penunjang lainnya," ujarTodung. 

"BI menyediakan Anggaran yang di keluarkan sebanyak Rp 6 miliar semua masyarakat yang membutuhkan untuk penukaran dan pergantian uang rusak semuanya akan kita layani," kata Todung. 

Todung juga mengatakan, sinergitas BI dan TNI AL ke pulau terpencil untuk penyebarluasan rupiah sebagai kedaulatan negara. Pulau-pulau yang didatangi akan dilakukan penukaran Rp 2 miliar setiap pulau.

"Kita juga sosialisasi keaslian uang rupiah dan kesadaran bela negara serta program sosial BI," jelasTodung.

Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaja Purnama menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BI dan TNI AL yang telah menyempatkan diri untuk masuk ke Beltim serta merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Beltim khususnya di Pulau Buku Limau. 

"Saya sangat berterima kasih dan tentunya sangat bersyukur sosialisasi ini juga bagian dari menguatkan NKRI, BI bekerjasama dengan TNI akan membuka wawasan masyarakat kita" ujar Basuri. 

Basuri juga mengatakan di pulau-pulau kecil seperti Buku Limau ini minimnya informasi akan beredarnya uang palsu, dengan adanya Bank Indonesia ini akan menambah pengetahuan masyarakat. 

Tanggal 14 November nanti Bank Indonesia akan membuka cabang di Pangkal Pinang yang akan dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal ini akan berdampak baik bagi kepulauan Bangka Belitung, serta akan mempermudah kita kedepannya untuk mendapatkan sosialisasi dan kita dapat melakukan penukaran uang dengan mudah. 

"Kita siap kapan saja jika BI mau bekerjasama dengan pemda membuka cabang di Beltim, kami bangun kantor juga boleh," ujar Basuri seraya tertawa. (Sahrussalis)

Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok Dikenakan Tarif Progresif

Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok, Sofyan Gumelar

Jakarta, Metropol - Akibat banyaknya petikemas yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, mengakibatkan kegiatan arus barang keluar – masuk pelabuhan tersendat dan dampak kemacetan yang melanda ruas jalan pelabuhan.

Diketahui, petikemas yang menumpuk di pelabuhan jangka tahunan yang berkisar 25 peti kemas dan 58 peti kemas yang ada isinya.

Menurut Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok, petikemas yang menumpuk itu, memang mengganggu aktifitas layanan penumpukan petikemas di terminal. 

“Namun tetap kita berikan sangsi tarif, jika terlalu lama menumpuk. Kita kenakan tarif progresif,” kata Sofyan Gumelar kepada Metropol.

Upaya kearah tersebut, apakah para pengguna jasa tidak keberatan? Tentunya  tidak karena, sudah ada kesepakatan bersama. Bahkan, “kita sudah memberitahu dengan mengirim surat pemberitahuan disertai SK Direksi PT Pelindo II, dengan Nomor HK/56/3/2/PI-11-08, tentang tarif pelayanan jasa petikemas pada terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok,” ungkap Sofyan Gumelar.

Adapun tarif petikemas isi impor dikenakan, per harinya 500 persen dari tarif dasar  (pada hari ke 4, sampai hari ke 10). Pada hari ke 11 dan seterusnya dihitung per harinya 750 persen dari tarif dasar. Sedangkan petikemas kosong impor dan petikemas isi impor yang mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM), pada hari ke 3, tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan dan hari ke 4 sampai hari ke 10 dihitung per harinya 500 persen dari tarif dasar. Hari ke 11 dan seterusnya dihitung per harinya 450 persen dari tarif dasar.

Sedangkan dari pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Pelabuhan Tanjung Priok, pada tahun 2013 telah melakukan upaya pengeluaran ratusan petikemas long stay. Diketahui, dari seleksi atas petikemas sebanyak 63 petikemas yang isinya berupa muatan membusuk. Lima petikemas memiliki dokumen.

Keseluruhan petikemas itu, sudah dimusnahkan dengan tujuan, agar pelabuhan dapat berfungsi dan beraktifitas keluar masuk barang. Sebelum berlangsung pemusnahan pihak Otoritas Pelabuhan (OP) sudah memberitahu atau berkoordinasi pihak terminal, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Karantina dan pemilik barang. (Delly M)

Pulau Pesemut Akan Jadi Zona Inti Kawasan Konservasi

Belitung Timur, Metropol - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) telah menetapkan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Belitung Timur dan Laut Sekitarnya. Keputusan penetapan pencadangan kawasan konservasi ini berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-421 tahun 2013 dengan luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) seluas 133.759,365 Ha kemudian dirubah dengan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-551 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur nomor 188.45-421 tahun 2013 luas KKPD nya menjadi 124.320,70 Ha.

Dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah Belitung Timur di Gugusan Pulau-Pulau Momporang, Pulau Pesemut merupakan pulau terluar di Kabupaten Belitung Timur dijadikan Zona Inti dalam kawasan konservasi, merupakan habitat yang mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi dan sangat rentan hal ini dijelaskan oleh DR IrYulia Asyiawati, Msi dari PT Giri Awas Engenering Consultan pada pertemuan rapat Pembahasan Laporan Antara Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung Timur diruang pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Beltim pada tanggal  27 Oktober 2014.

DR Ir Yulia Asyiawati MSi dalam paparannya menyebutkan kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan Sistem Zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 

“Kami telah melakukan survey kelapangan dilakukan akhir September sampai dengan pertengahan Oktober 2014. Survey mengamati sumberdaya kelautan baik sumberdaya mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang,” kata Yulia. 

Dikatakannya tutupan karang sangat dipengaruhi oleh kegiatan perikanan yang dilakukan masyarakat, dari hasil observasi ada indikasi bahwa masyarakat masih menggunakan bom ikan dalam penangkapan ikan, ini dilihat dari hasil tutupan karang yang diamati di ketiga pulau, untuk perairan semuanya hampir normal baik salinitas, suhu dan PH.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Belitung Timur Ferrizal, SIp mengatakan, pembahasan Laporan Antara Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung Timur untuk melengkapi salah satu syarat yang akan ditetap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Adanya penetapan kawasan konservasi ini untuk mangatur dan menjaga agar kesinambungan sumberdaya ikan terjaga. 

”Penetapan kawasan konservasi bukan berarti menghambat nelayan untuk melakukan penangkapan, tapi proses penangkapan yang dilakukan itu lebih diatur agar kesinambungan sumberdaya ikan terjaga dan alat tangkap yang ramah lingkungan masih diperbolehkan dizona inti,” ungkap Ferizal. (Sahrussalis/Hadi)

Stok Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Blitar Akan Lenyap

Pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar terbatas dan
tak memenuhi kebutuhan petani

Blitar, Metropol - Diprediksi dalam waktu dekat musim hujan  dibeberapa kawasan Kabupaten Blitar bakal memulai musim tanam. Petani di Kabupaten Blitar tampaknya harus menyiapkan pupuk alternative sebagai pengganti dari pupuk subsidi yang pasalnya dalam waktu dekat akan lenyap di pasaran. Hal itu dikarenakan pupuk subsidi di batasi. Pembatasan pupuk bersubsidi ini disebabkan kebutuhan pupuk di kalangan petani sangat besar. Diperkirakan dua kali lipat dari kebutuhan pupuk pada umumnya.

Berdasarkan pantauan lapangan, bahwa pemilik kios Kecamatan Kanigoro, salah seorang penjual pupuk mengaku, bahwa pupuk bersubsidi yang diterima sangatlah terbatas dan tak memenuhi kebutuhan petani. Ini dapat diartikan pihak penjual tak bisa menerima pupuk dalam jumlah yang besar. 

“Jumlah pupuk yang saya terima sangat terbatas dan pengirimannya minimal satu minggu satu kali kirim,” jelas Suwandi. 

Menurutnya, keterbatasan pasokan pupuk bersubsidi yang dialami dikarenakan distributor diberikan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal ini sama dengan jika kebutuhan RDK dimisalkan 10 ton, maka pihak tersebut hanya menerima 10 ton. Padahal pembeli pupuk tersebut bukan hanya dari kalangan kelompok saja. Sehingga pasokan yang diterima oleh kelompok tersebut sangatlah kurang dari rencana atau jumlahnya tidak seimbang. 

“Jumlah pembeli pupuk dari petani luar kelompok lebih banyak dari pada petani dalam kelompok, padahal pasokan pupuk yang diterima adalah pasokan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan kelompok saja,” ucapnya.

Dia menduga bahwa tingginya permintaan pupuk dikarenakan petani cenderung menggunakan pupuk secara berlebihan. Untuk itu pihaknya di khawatirkan pada saat hujan mendatang pupuk akan langka di pasaran karena permintaan pupuk tidak seimbang dengan stok RDKK. Sedangkan stok diprediksikan tetap.

“Jika masalah ini tidak segera diatasi, kemungkinan besar bulan depan, satu atau dua tahun lagi petani bakal kesulitan mencari pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Ir. Eko Priyo Utomo selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar mengungkapkan, sejatinya pasokan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan kebutuhan. Karena pasokan pupuk yang didistribusikan sudah sesuai RDKK dan kebutuhan petani yang sesuai RDKK tersebut sesuai dengan luas lahan pertanian yang ada di wilayah setempat, dapat disimpulkan bahwa petani tidak mungkin kekurangan pupuk. 

“Jadi antara kebutuhan dan pasokan sudah sesuai yang direncanakan sejak awal,” jelasnya. 

Pihaknya memprediksi bahwa banyak petani yang ngawur membeli pupuk yang bukan pada kelompoknya. Untuk itu pihaknya menerapkan sistem alokasi. Artinya petani tidak bisa membeli pupuk disembarang tempat karena kebutuhan pupuk di wilayah satu dengan yang lain tidaklah sama tergantung luas area pada wilayah tersebut.

“Seharusnya petani pada kecamatan A harus membeli pupuk di Kecamatan A juga, dan Kecamatan B tidak boleh membeli pupuk di Kecamatan wilayah lain,” jelasnya. (IP)

Tidak Ada Dispensasi Excavator Nekat Diseberangkan

Excavator milik PT Bimarental tercebur ke laut
saat akan dinaikan keatas kapal

Kendari, Metropol - Peristiwa terceburnya satu unit excavator milik PT Bimarental pada hari Selasa 28 Oktober lalu menimbulkan beberapa kejanggalan. Hal itu dibeberkan oleh Beby Manuhutu SE, M.Si. selaku Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawonii kepada Metropol saat ditemui di ruang kerjanya. "Kalau ada dispensasinya, mana," Kata Beby penuh tanya. 

Sebagaimana terungkap bahwa Excavator yang akan diseberangkan ke Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut ternyata belum memiliki dispensasi (dokumen penyeberangan) yang dikeluarkan oleh UPTD Pelabuhan Penyeberangan. Namun Beby enggan berkomentar banyak, karena dirinya tidak berada ditempat saat peristiwa tersebut terjadi. "Coba langsung tanya ke Kasi Operasional," kata Beby lagi.  

Senada dengan pernyataan Beby Manuhutu, Kepala Seksi Operasional UPTD Pelabuhan  Penyeberangan Kendari - Wawonii Asri Dimuna, SE, MM. menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan dispensasi karena bobot Kendaaraan yang akan diseberangkan melebihi kapasitas Pelabuhan Penyeberangan. 

"Saya tidak akan mengeluarkan dispensasinya, karena saya tahu kendaraan tersebut beratnya lebih dari 12 ton," aku Asri. Asri juga mengungkapkan keheranannya karena excavator tersebut bisa masuk pelabuhan dan akan diseberangkan saat pihaknya belum mengeluarkan dispensasinya. 

Saat Metropol menanyakan siapa yang mengizinkan kendaraan tersebut akan diseberangkan, Asri menolak dan mengarahkan supaya pertanyaan ini ditanyakan ke Pihak penyebarangan dalam hal ini PT ASDP Dikonfirmasi mengenai hal ini Sofyan Razak Nakhoda KMP Ariwangan tidak mau berkomentar dan menunjuk Ardiansyah Supervisi PT ASDP Kendari. 

"Ini nomornya Pak Ardiansyah, jangan sampai saya salah mengatakan," kata Sofyan Razak. Saat dihubungi oleh Metropol Ardiansyah juga tidak dapat memberikan keterangan yang pasti terkait insiden tersebut.

Di lain pihak Kapolsek KP3 Kendari Iptu La Ode Djavier Oda menegaskan, pihaknya akan melakukan penyelidikan dan penindakan secara tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap siapapun yang melanggar dalam insiden tersebut. "Saya akan proses siapapun yang bermain dalam kasus ini," tegas Djavier. (Daksan)

Indomaret Kertosono Nganjuk Jual Makanan Berjamur

Nganjuk,  Metropol - Toko besar  seperti Indomaret  yang sudah tersebar hingga pelosok daerah seharusya bisa menjaga kualitas dan kondisi barang dagangannya. Namun kenyataan dilapangan Indomaret Jl. A. Yani No 64 Kertosono Nganjuk atas nama CV. Dwi Tunggal Pratama menjual  sebuah makanan ringan dalam kondisi rusak,12 Oktober  2014.

Sekilas bungkus plastik warna hijau dengan rasa kacang hijau bertuliskan flaky moon cake dan berlabel Indomaret  tersebut sama dengan kue  lainnya, dengan stempel kadaluarsa tanggal 3 12 2014, namun yang patut dipertanyakan dengan jangka waktu masih 2 bulan lagi kondisi makanan berjenis pia yang diproduksi oleh UD. Mekar Jaya Mulia (KIM SENPIA) Surabaya 60133 dan diperuntukkkan bagi PT. Indomarco Prismatama Jakarta 14430 sudah dalam kondisi berjamur. Lebih aneh lagi tanggal kadaluarsa  terlihat seperti bekas dihapus dan di stempel ulang. Karena sedikit berlepotan tinta.berbeda dengan kue lainnya yang stempel expired nya  kelihatan bersih. 

Saat dikonfirmasi, pembeli kue bernama Budi menyatakan kekecewaannya terhadap Indomaret. "Apa tidak dicek oleh pegawai semua  makanan yang sudah dipajang di rak, harusnya kan ada pengawasan ketat semua makanan yang tersedia disini, kok bisa lalai, kalau  konsumen sakit karena mengkonsumsi makanan tersebut tanggungjawab pihak Indomaret gimana? Apa lepas tangan? Padahal ada Undang-undang perlindungan konsumen. Apalagi reaksi dari makan kue itu perut saya terasa mual dan Kepala terasa pusing," ujarnya.

Informasi Indomaret Lambat

Eko, sales dari UD Mekar jaya Mulia (KIM SENPIA) Surabaya  Kecewa dengan lambatnya Informasi yang disampaikan Indomaret kepada Pihaknya, 22 Oktober 2014.

"Kenapa indomaret menyampaikan kejadian itu  tidak segera setelah kejadian?  padahal  kejadian sudah sekitar satu miggu lebih," kata Eko.

Seharusnya produsen segera di hubungi agar bisa mengkroscek kondisi konsumen, kalau memang sakit akan kami  tindak lanjuti untuk pengobatannya. Mengenai setiap barang yang dipasok ke Indomaret. Kami akui memang sudah tidak bisa balik lagi kepada kami.

Namun saat pengiriman barang  sudah dicek selalu  dalam kondisi  baik. Walaupun terkadang terjadi Human error, karena Flaky Moon Cake jenis pia ini  adalah kue produksi rumah tangga,  kalau pegawai memasukkan kue dalam kondisi panas  akan bisa terjadi hal seperti ini,” ujarnya.

Tapi dari pihak Indomaret  kan ada pengawasan dan pengecekan kondisi   barang dagangan yang dijual oleh karyawannya dengan waktu tertentu. Sebetulnya, untuk menjaga kondisi barang sudah kami lakukan dengan memasang  peringatan Expired dalam jangka waktu 6 bulan sekali, padahal pihak Indomaret sebetulnya minta 1 tahun sekali, kalau kami menuruti tentu lebih banyak kejadian makanan  seperti ini. 

Terpisah, Hutomo penanggungjawab Indomaret Wilayah Kertosono Nganjuk  mengatakan,  Produsen kue   merupakan penanggungjawab dari makanan yang di jual. "Mereka menggunakan nama besar Indomaret untuk bisa memasarkan dagangannya. 

Kepala Toko Indomaret Kertosono mengakui, kelalaian pihak Indomaret  karena adanya makanan berjamur di rak, "biasanya kami mengecek kondisi barang dagangan 1 minggu sekali, entah kenapa karyawan kami bisa lalai," ujarnya. (Yud/Rin)

Dinas ESDM Kabupaten Bogor Sosialisasikan Peraturan Pertambangan

Bogor, Metropol - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor melaksanakan rutinitas sosialisasi. Adapun sosialisasi kali ini bertema tentang peraturan pertambangan, yang berguna bagi pelaku usaha pertambangan dan aparatur pemerintah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Hotel Orri, Citereup, Kabupaten Bogor, Rabu (29/10/14).

Dalam kegiatan tersebut, hadir Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor Koes Parmanto yang diwakili oleh Kepala Bidang pertambangan Umum ESDM Kabupaten Bogor, jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor serta pelaku usaha pertambangan.

Kepala Bidang Pertambangan Umum ESDM Kabupaten Bogor Sulaeman mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi terhadap para pengusaha pertambangan yang ada di Kabupaten Bogor. 

"Segala bentuk pertambangan harus berdasarkan peraturan yang ada mulai peraturan pertambangan, tata ruang, serta peraturan lingkungan hidup," katanya.

Dalam sosialisasi ini, lanjut dia, sebagai bentuk memberikan pengetahuan kepada para pengusaha dalam melakukan pertambangan. Kabupaten Bogor sendiri memiliki sejumlah mineral pertambangan yang produktif dan prospektif, hingga saat ini ada sekitar 45 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang beroperasi. "Komoditas tambang unggulan dan sumber daya mineral kabupaten Bogor sendiri yakni andesit, batu kapur, tanah liat, pasir dan kerikil, trass, tanah urug, dan feldspar," terangnya.

Dia pun menjelaskan, adapun tempat pertambangan di wilayah kabupaten Bogor, berada di 15 Kecamatan yang dimungkinkan adanya usaha pertambangan sesuai Perda Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005 - 2025.

"Wilayah-wilayah tersebut di antaranya, Kecamatan Tenjo, Parung Panjang, Jasinga, Sukajaya, Cigudeg, Nanggung, Rumpin, Leuwiliang, Leuwisadeng, Citereup, Klapanunggal, Sukamakmur, Jonggol, Cariu, serta Tanjung Sari," ungkapnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ingin menciptakan Bumi Tegar Beriman menjadi Kabupaten termaju. Hal ini tentunya diperlukan kerja keras khususnya dari Dinas ESDM Kabupaten Bogor. Karena dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dikatakan cukup besar. Salah satunya dari sektor pertambangan. 

Hal itu disampaikan oleh Koes Parmanto, di Kabupaten Bogor beberapa saat sebelum diadakannya sosialisasi peraturan pertambangan tersebut. Lebih lanjut Koes Parmanto menuturkan, terdapat puluhan perusahaan pertambangan yang membawa sisi positif untuk tercapainya Bumi Tegar Beriman menjadi Kabupaten Termaju, "boleh dinilai, dinas ESDM adalah salah satu dinas yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar," tuturnya. (Wiry)

Perusahaan Plat Merah

Ketua Serikat Pekerja PT. Rukindo, Sunarja

Jakarta, Metropol - Perusahaan PT Rukindo yang sudah berjalan beberapa tahun kehadirannya dan beberapa kali berganti Direksi, namun tidak memberikan keuntungan, bahkan merugi. Jadi wajarlah kalau perusahaan ini dengan usaha dibidang pengerukan dan reklamasi disebut “Perusahaan Plat Merah”.

PT Rukindo yang awal semula tidak bergantung dengan perusahaan BUMN lainnya, kini memiliki induk perusahaan, yaitu PT Rukindo II sebagai pemegang saham, dengan tujuan dapat meraih laba dan tidak gulung tikar.

Jika PT Rukindo dikelola sendiri manajemennya oleh pihak negara yang ditunjuk berdasarkan kriteria yang ada, tentunya perusahaan ini sudah tidak mampu bersaing dengan perusahaan BUMN yang ada di Indonesia ini.

Anehnya, beberapa kali bergantian Direksi, namun pengelolaan manajemen untuk meraih untung, tidak juga didapat. Bahkan setelah pemegang saham beberapa kali menyuntikan dana untuk pekerjaan, tidak juga ada pekerjaan yang didapat. Sampai-sampai pihak karyawan sejauh ini belum mendapat tunjangan gaji ke 13.

“Pihak perusahaan tidak mampu lagi memberikan yang terbaik bagi karyawan. Janji-janji yang dilontarkan Direksi sejauh ini semakin sulit diwujudkan,” kata Sunarja, Ketua Serikat Pekerja PT Rukindo.

Menurut Sunarja, seharusnya perusahaan ini dipimpin orang yang mengerti tentang Rukindo. “Bukan orang asal ditempatkan saja,” ungkap Sunarja lagi.

Sunarja mencontohkan, Direksi-direksi yang sudah ada sekarang, seperti Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, tidak bisa mengelola manajemen perusahaan. Hanya Direktur Komersial dan Teknik bekerja sendiri. “Saya mengamati dan melihat Direksi Komersial dan Teknik, benar-benar mau bekerja dan turun langsung ke lapangan. Istilahnya jemput bola, tidak mau menunggu,” imbuh Sunarja.

Pihak SP sendiri tidak menyalahkan pemegang saham (PT Pelindo II). Langkah-langkah PT Pelindo II, sudah sewajarnya membantu PT Rukindo dengan beberapa kali menyuntikan dana. Namun pengelolaannya tidak baik.

Untuk itu, pihak SP PT Rukindo meminta pemegang saham agar mengganti kedua Direksi tersebut. “Sudah saat mengganti direksi yang tidak cakap bekerja dan memimpin perusahaan ini,” kata Andi Sapetungi, Sekjen SP Rukindo menambahkan. (Delly M)

Rumah Sakit Umum Massenrempulu Jorok

Suasana di koridor RSU Massenrempulu

Enrekang, Metropol - Bupati Enrekang Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd beberapa waktu lalu di ruang pola, mengungkapkan Kondisi Rumah Sakit Massenrempulu jorok, sebagai salah satu pusat layanan publik terbesar di Enrekang yang setiap hari dikunjungi ratusan pasien memang patut menjadi sorotan. Bukan hanya dari sisi kebersihan tapi dalam segala aspek. Termasuk ketersediaan obat-obatan.

Pengelola sebagai penyedia layanan harus memperhatikan kenyamanan para pengunjung terutama pasien rawat inap, dan kebersihan adalah salah satu aspek yang harus menjadi target perhatian pihak cleaning service yang telah diberi kepercayaan untuk menanganinya. Namun saat dikonfirmasi ke penanggungjawab kebersihan tentang rumah sakit yang masih jorok dimata Bupati dan sebagian kalangan, pihak pengelola kebersihan RSUM membantah.

Menurutnya selama berada dalam  pengawasannya, rumah sakit jauh lebih bersih di banding tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja pada jam-jam tertentu saat para petugas kebersihan RSUM sedang istrahat. Sampah-sampah mulai berserakan dimana-mana. Ini akibat ulah para pengunjung rumah sakit yang membuang sampah seenaknya. Padahal di setiap ruangan dan sudut rumah sakit sudah disediakan tempat sampah, kata koordinator cleaning service Harmitha Najamuddin.  

Tak ada yang bisa membantah bahwa untuk mencapai bersih yang maksimal tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena sesungguhnya sampah yang ada dirumah sakit bukan saja berasal dari pengunjung atau keluarga pasien. Tetapi juga berasal dari para petugas dan pegawai rumah sakit.

Untuk itu perlu kesabaran ekstra menyadarkan mereka agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Satu hal lagi. Perlu ada panegakan aturan yang ketat untuk para pembesuk agar tidak membludak dan perlu ada pembatasan jumlah penjaga pasien. Diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyebaran sampah sebagai salah satu sumber kuman dan penyakit. Ini saja sudah terlihat bersih. 

"Saya berada didepan apotik rumah sakit keluar bau menyengat sampai kordinator cleaning service, harus menyemprotnya dengan pengharum berulang-ulang," kata salah seorang aktifis perempuan dari Forum Komunikasi Peduli Rakyat Miskin (Fokus).

Untuk menjadikan RSUM sebagai salah satu layanan kesehatan publik yang benar-benar maksimal dibutuhkan kesadaran semua pihak. Bukan saja para pengunjung tetapi para pelaku yang sedang bertugas agar kenyamanan pasien dapat dirasakan optimal.

Satu hal lagi yang mungkin bisa menjadi perhatian pimpinan RSUM agar meningkatkan service excellent bagi para petugas. Agar dalam menjalankan tugasnya mampu membuat pasien merasa sembuh, sebab pengalaman pribadi menilai masih banyak petugas rumah sakit yang tidak terlihat ramah sehingga tidak menutup kemungkinan banyak pasien yang merasa pelayanan yang tidak prima di RSU Massenrempulu. (Sry YN)

Pangkep Percontohan Maritim di Indonesia

Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE

Pangkep, Metropol - Daerah tiga dimensi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu percontohan wilayah maritim di Indonesia. Bahkan, Pangkep merupakan daerah pendukung program 100 hari Presiden RI – Wakil Preriden RI, Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Kabupaten Pangkep memiliki wilayah maritim yang cukup luas. Sebagai wilayah maritim yang luas membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Dalam upaya ini, Pangkep amat membutuhkan sarana transportasi laut yang memadai, imbuh Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE pada pembukaan pendidikan jurnalistik HUT I Tabloid Teropong Bulusaraung dirangkai pekan kreatifitas Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep, bekerjasama PWI Provinsi Sulawesi Selatan, Jum’at (10/10/2014) di ruang pola Kantor Bupati Pangkep.

“Kabupaten Pangkep telah siap menjadi percontohan wilayah maritim di Indonesia. Itulah sebabnya, sejak usai menjadi pemateri dalam seminar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pangkep mulai melakukan upaya pengelolaan wilayah maritim dengan melibatkan semua unsur terkait,” ungkap Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE.

Dengan luas laut mencapai 11.464,45 Km2 dan 250 km garis pantai, Pangkep dianugerahi kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka ragam. Diperkirakan, potensi kekayaan laut Pangkep bernilai triliunan.

Salah satu bidang yang perlu digarap secara maksimal adalah potensi bioteknologi laut dan konservasi lingkungan laut. Dalam konteks bioteknologi, Pangkep dianugerahi banyak sumberdaya keanekaragaman hayati laut yang jika dikaji bioactive substances-nya akan menghasilkan banyak produk kelautan alami, berupa obat-obatan serta functional foods.

Dalam skala lebih besar, memerlukan kebijakan yang tepat untuk mengelola semua sumberdaya hayati laut, khususnya terkait pemanfaatan yang lestari, isu-isu sosial, sampai pada isu lintas perbatasan negara. Untuk itu, konsep konservasi yang tepat perlu dipertimbangkan. Yaitu menggabungkan distribusi biogeografis suatu biota laut (biological marine connectivity) yang ditentukan pola arus serta membentuk kesamaan genetika, pemanfaatan yang tepat, dan lestari melalui bioteknologi, serta pola kebijakan dalam suatu wilayah ekosistem pesisir.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian serius. Baik melalui simposium, seminar maupun pertemuan berkala seperti yang dilakukan Universitas Surya Banten, melalui lembaga risetnya, Center for Oceanography and Marine Technology And Marine Natural Products Research Center, mengadakan simposium internasional bertema International Symposium on Marine Biotechnology and Ocean Conservation, 15-16 September 2014 silam di Auditorium Surya University, Gading Serpong, Tangerang. 

"Simposium yang diselenggarakan Universitas Surya Banten diharapkan dapat memicu riset-riset multidisiplin bidang kelautan, serta mampu menjawab persoalan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat Pangkep khususnya dan masyarakat Indonesia masa depan, sekaligus memperkokoh peran Kabupaten Pangkep sebagai wilayah Maritim Percontohan di Indonesia sekaligus sebagai Poros Maritim Dunia," ujar Bupati Pangkep. (Bisman)

Pangkep Akan Memiliki Perumahan Murah

Pangkep, Metropol - Deputi perumahan formal, Kementerian Perumahan Rakyat, Ir. H. Khalawi A.H., M.Sc., MM amat respek dengan penyampaian Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid, SE bahwa masyarakat Kabupaten Pangkep memang amat membutuhkan perumahan Murah. “Itulah sebabnya kami bersama rombongan ke Pangkep untuk menjajaki kemungkinannya untuk menyiapkan dan membangun perumahan di daerah ini,” kata Khalawi.

“Tugas dan amanah yang kami emban adalah bagaimana menyiapkan dan membangun perumahan untuk rakyat. Rusunawa dan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi prioritas. Kami siapkan dan membangun perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Pangkep,” kata Khalawi A.H. saat berkunjung di Kantor Bupati Pangkep, diterima langsung oleh Bupati H. Syamsuddin A. Hamid bersama Muspida, anggota DPRD Pangkep serta sejumlah pimpinan SKPD se Kabupaten Pangkep, Jum’at (26/09/2014).

Deputi perumahan formal, Kementerian Perumahan Rakyat, Ir. H. Khalawi disambut tari tradisional yang dilakonkan dara-dara ayu Kabupaten Pangkep, ditandai pengalungan sarung sutera. Usai acara penyambutan, deputi perumahan formal menyampaikan sambutan seputar rencana pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kunjungan Bapak deputi perumahan formal Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Pangkep.

Pangkep dikenal sebagai daerah tiga dimensi, memiliki potensi SDA yang alam yang melimpahruah. Penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat kami memang sangat membutuhkan perumahan. Pangkep memiliki 115 pulau, 73 pulau berpenghuni, kata H. Syamsuddin.

Mengingat, banyak putra – putri Kabupaten Pangkep teristimewa dari wilayah kepulauan yang ingin melanjutkan pendidikan, namun mereka terkendala dengan perumahan. Mereka juga amat membutuhkan asrama. Namun karena keterbatasan APBD, terasa sulit untuk pemenuhannya. “Oleh sebab itu, mudah-mudahan kehadiran Bapak Deputi bisa membantu masyarakat kami untuk pemenuhan akan perumahan serta asrama yang dimaksud,” tandasnya. (Bis)

DISPENDA Terapkan Self Assessment Dalam Pemungutan Pajak Daerah

Kepala Dispenda Kabupaten Bogor Dedi Bachtiar

Bogor, Metropol - Pajak Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang bersifat memaksa dan telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor telah menerapkan self assessment pada tujuh pajak daerah. 

Pajak yang jenis pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak atau self assessment diantaranya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

“Dari 10 pajak daerah yang dikelola Dispenda, ada tujuh pajak yang sudah diterapkan self assessment. Pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar,” kata Kepala Dispenda Dedi Bachtiar.

Lebih lanjut Dedi Bachtiar menuturkan, pemungutan pajak self assessment dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 

“SPTPD wajib disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka SPTPD boleh disampaikan pada satu hari kerja setelah hari libur. Dan jika wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 persen,” terangnya.

Pada dasarnya, ujar Dedi Bachtiar, jenis pajak self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak. Namun wajib pajak wajib memberikan informasi yang benar dalam SPTPD yang disampaikannya. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya karena kealfaannya, akan dikenakan pidana, karena menyampaikan informasi yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah.

“Untuk wajib pajak yang khilaf tidak menyampaikan SPTPD diancam pidana satu tahun penjara atau denda maksimal dua kali lipat pajak yang belum dibayar. Sedangkan wajib pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPTPD, diancam pidana dua tahun penjara atau denda empat kali lipat pajak yang belum dibayar,” ujarnya.

Dedi Bachtiar mengaku, pihaknya sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajin pajak dalam memenuhi kewajibannya. Upaya tersebut diantaranya sosialisasi perpajakan, pelayanan perpajakan secara online, pengawasan perpajakan melalui kegiatan pemeriksaan pajak dan menerapkan system pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online. 

“Pembayaran pajak ini, merupakan perwujudan peran serta wajib pajak secara langsung dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Bogor,” tegasnya. (Wiri)

Barru Makin Maju 25 Anggota DPRD Barru Dilantik

Barru, Metropol - Kemajuan dan perubahan yang telah dicapai oleh kabupaten Barru selama empat tahun kepemimpinan Ir. H. Andi Idris Syukur MS. Dapat diukur secara umum pada pencapaian berbagai indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2010-2015.

Pada tingkat tujuan dari 25 indikator yang ditetapkan, terdapat 6 indikator atau mencapai 24 persen yang tercapai sampai dengan tahun 2013 dan 19 indikator optimis dapat dicapai pada tahun 2015, sedangkan pada tingkat sasaran dari 230 indikator yang ditetapkan terdapat 25 indikator atau mencapai 10,86 persen yang telah tercapai sampai dengan tahun 2013 dan 205 indikator optimis dapat dicapai pada tahun 2015.

Beberapa capaian dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Barru dapat digambarkan antara lain pertama indeks pembangunan manusia Kabupaten Barru meningkat dari angka 70,86 persen pada tahun 2010 menjadi 71, 93 persen pada tahun 2014 dan sekaligus menempatkan Kabupaten Barru pada urutan ke 13 se-Sulawesi Selatan, kedua, angka merek huruf mengalami peningkatan dari 89, 23 persen tahun 2010 menjadi 90, 91 persen pada tahun 2013, ketiga rata-rata anak sekolah mengalami peningkatan dari 7,61 tahun pada tahun 2010 menjadi 7, 89 tahun pada tahun 2013, keempat, angka harapan hidup mengalami peningkatan dari 68, 85 tahun pada tahun 2010 menjadi 69, 71 tahun pada tahun 2013,  kelima, angka kematian bayi mengalami penurunan dari 5 per- 1000 pada tahun 2010 menjadi 1, 6 pada tahun 2013,  keenam, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 10, 68 persen pada tahun 2010 menjadi 9, 24 persen pada tahun 2013 dan sekaligus menempatkan Kabupaten Barru sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin urutan ketiga terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu Kabupaten Barru mengalami peningkatan pendapatan perkapita dari Rp. 7. 036. 580 pada tahun 2010 menjadi Rp. 14. 175. 305 pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari 6, 54 persen pada tahun 2010 menjadi 7, 8 persen pada tahun 2013, Anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) terus mengalami peningkatan dari 488 milyar lebih pada tahun 2010 menjadi 832  milyar  pada tahun 2015 yang akan datang.

Panjang jalan dalam kondisi baik meningkat dari 316 km pada tahun 2010 menjadi 326 km pada tahun 2013, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat dari 58 persen pada tahun 2010 menjadi 94, 10 persen  pada tahun 2013. Kemudian nilai investasi dikabupaten Barru juga mengalami peningkatan dari Rp. 44 milyar lebih pada tahun 2010 menjadi Rp. 1 triliun lebih pada tahun 2013.

Karena berbagai capaian tersebut Pemerintah Kabupaten Barru telah meraih banyak penghargaan, baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional, antar lain adalah pengelolaan keuangan daerah tahun 2013, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang pertama kalinya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Barru, kemudian perhargaan Satya Lencana Wira Karya yang mana penghargaan tersebut merupakan panghargaan tertinggi dari Presiden RI yang didapatkan pemerintah Kabupaten Barru pada tahun 2014.

Demikian disampaikan Bupati Barru Ir. H. Andi Idris Syukur MS dalam kata sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD. Kabupaten Barru masa jabatan 2014 – 2019 yang diselenggarakan dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD Barru Rabu (10/9/2014) digedung DPRD Kabupaten Barru yang dihadiri segenap unsur Muspida, para pejabat dilingkup SKPD kabupaten Barru, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para undangan.

Ir. H. Andi Idris Syukur MS mengajak anggota DPRD yang baru dilantik untuk lebih memantapkan sinergitas dan kerjasama  dengan pemerintah Kabupaten Barru dan sekaligus mengucapkan terimah kasih kepada anggota DPRD masa jabatan 2009-2014 atas kerjasama dalam membangun Kabupaten Barru, sehingga selama empat tahun ini Barru semakin maju dan lebih baik.

Sudah banyak program pembangunan yang telah dilaksanakan dan itu tidak terlepas dari peran anggota DPRD serta peran serta masyarakat Kabupaten barru,” kata Bupati Barru.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru yang dilantik dan diambil sumpahnya pada rapat Paripurna Istimewa DPRD Barru masa jabatan 2014-2019 adalah, Hj. Nurhudajah Aksa, Drs. Arifai Muin, Andi Haeruddin, SH, Hj. Marwah, S.Sos, Drs. H. Abujahja Muhammad, Nur Hasbiah Main, Ir. Nurhaidah, Muhammad Ikbal SE, A. Wawo Mannojengi SH, Rakhman S.Sos, H. Mannahali Dg. Mattakko, Andi Dharwana, Andi Arqam Anwar, A. Baso Mannan S.Sos, H. Sirua Mustafa S.Sos, Darmaedi, Fajar Fitrawan, Lukman T, Hj. Hamsiati, Hasanuddin, H. Djamaluddin Ismail SE, Hacing S.Sos, M. Aliffandi, S.Pd, Ikhwan Fatriawan, H. Saharuddin Sunre, S.Pd.,MM. (Mahmud Rahim/Ahkam)

Pelayanan di IKT Dikeluhkan Para Ekspedisi

Jakarta, Metropol - Terjadinya pemaksaan secara halus oleh pihak manajemen PT Indonesia Kendaraan Terminal (PT IKT), dalam bongkar muat kendaraaan mobil dari dermaga pelabuhan Tanjung Priok ke Dermaga IKT, membuat para ekspedisi mengeluh. Dikarenakan faktor bongkar muat yang dilakukan tidak profesional. Hal ini menyebabkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan.

Salah seorang ekspedisi mengatakan kepada Metropol, bongkar muat di IKT, tidak jauh bedanya dengan dermaga yang ada di pelabuhan Tanjung Priok. Mereka seenaknya menurunkan mobil dari atas kapal. Bahkan, kata salah seorang ekspedisi lagi, mobil jenis beko yang diturunkan dari kapal sampai rusak, dan pemilik marah-marah.

“bagaimana tidak komplain, cara kerjanya, asal-asalan. Yang saya tidak mengerti, kenapa kita tidak dapat mengontrol dan diberikan peluang untuk ikut membantu pemilik barang tersebut. Seperti di pelabuhan Tanjung Priok,” kata Anton salah seorang ekspedisi.

Menurutnya, tenaga kerja yang kita miliki dijamin sama baiknya tenaga kerja yang dimiliki IKT. “Persoalannya, apakah peluang itu ada,” kata Anton lagi.

Namun dari sisi lain, pemindahan bongkar muat barang mobil dari dermaga konvensional ke dermaga IKT, secara hukum belum jelas. Hal ini dikatakan oleh juru bicara Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Sofyan Gumelar. “Sejauh ini belum ada ketentuan yang jelas mengenai pemindahan itu,” ujarnya.

Selama ini bongkar muat di dermaga 006, masih ada dan tetap berjalan. Sedangkan mengenai tarif di dermaga konvensional hanya mencapai Rp 300 ribu, termasuk penumpukkan satu minggu. Di IKT selama 3 hari dikenakan biaya Rp 600 ribu, belum lagi ada pungutan yang tidak jelas di IKT.

Menyoal masalah tarik menarik bongkar-muat barang mobil di IKT dan kurang maksimalnya pelayanan disamping adanya indikasi pungli, pihak manajemen IKT membantah tuduhan itu. Menurut Armen Amir selaku Direktur Utama saat dikonfirmasi diruang kerja baru-baru ini mengatakan, pelayanan cukup maksimal kita berikan. Bahkan tenaga kerja yang kita pekerjakan, orang profesional semua.

“Mereka punya sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja,” kata Armen Amir.

Namun disinggung mengenai pungli, Armen membantah keras. “Itu tidak benar. Silahkan buktikan. Jika ada, langsung saja lapor polisi. Tidak usah ragu-ragu,” tegasnya.

Dermaga IKT merupakan terminal kendaraan pertama dan terbesar di Indonesia. Kami menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran arus kiriman kendaraan dengan fasilitas modern. “Begitu juga tenaga kerja yang ada,” lanjut Armen. (Delly M)

Gedung Pos Jaga Dinas Kehutanan Diresmikan Oleh Bupati Barru

Barru, Metropol - Luas hutan yang ada di Kabupaten Barru  saat ini : 65.185 Ha terdiri dari Hutan Lindung : 49.801 Ha dan Hutan Produksi Terbatas : 15.384 Ha. 

Pada Hutan Produksi Terbatas, terdapat pohon yang tumbuh subur antara lain pohon pinus, eboni, jati dan lain-lain. Untuk pengembangan ketiga jenis tanaman kehutanan yang bernilai ekonomis tinggi tersebut, tersedia areal seluas 3.000-5.000 Ha yang terdapat di Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting Dengan kondisi dan potensi lahan tersebut, membuka peluang bagi investor untuk pengembangan pohon pinus, pohon ebony dan jati super - Ebony, luas potensi lahan 1.450 Ha sudah dikembangkan 100 ha, produksi 2.417 kubik - Jati, luas potensi lahan 4.954 Ha, produksi 123.850 kubik - Pinus, luas potensi 3.850 ha sudah dikembangkan 2.350 Ha, produksi 41.125 kubik dan berdasarkan keadaan ini maka pemerintah Kabupaten Barru sangat memperhatikan hal tersebut dalam mengoptimalkan pengawasan hutan yang ada dikabupaten Barru yaitu dengan membangun Gedung Pos Jaga Kehutanan. 

Bertempat di halaman kantor Dinas Kehutanan  Kabupaten Barru telah dilaksanakan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan peresmian Pos Jaga Kehutanan Agustus lalu.  Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Barru Ir.H. Andi Idris Syukur, MS. Dihadiri pula oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, Ir. Aminulllah Arsyad serta  pembawa hikmah Halal bihalalUstad Johani, S.Ag.

Saat tiba ditempat acara, Bupati Barru langsung menuju lokasi peresmian dengan melakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya gedung baru Pos Jaga Kehutanan Dinas Kehutanan KabupatenBarru. 

Bupati Barru dalam sambutannya mengatakan, “waktu dulu saya menjadi Kadis Kehutanan disini, usia saya masih sangat muda yaitu 29 Tahun dan karir saya menghantarkan menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi juga menjadikan saya sebagai Kadis Kehutanan Provinsi termuda di Seluruh Indonesia saat itu,” ujar Ir. H. Andi Idris Syukur, MS yang disambut dengan antusias dari para hadirin undangan.

Bupati Barru yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Insinyur Kehutanan se-Indonesia ini memberikan motivasi kepada seluruh staf beserta pihak terkait yang hadir di acara Halal bil Halal bahwa “orang Kehutanan juga mampu berkarir dan menunjukkan prestasi” sehingga diharapkan agar terus bekerja dengan penuh tanggungjawab agar dapat mempersembahkan karya nyata demi kesejahteraan masyarakat serta bagi negara kita, Negara Indonesia yang kita cintai dan senantiasa bersatu dalam membangun kabupaten Barru kearah yang lebik baik. (Mahmud Rahim/Ahkam)

Pajak Naik Masyarakat Menjerit

Kendari, Metropol - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari tahun 2014 susah terpenuhi 100 persen. Hal ini disebabkan masyarakat enggan membayar  salah satu potensi penerimaan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keengganan masyarakat Kota Kendari membayar PBB dikarenakan tingginya PBB yang dikenakan. Salah seorang warga Kota Kendari yang enggan disebut namanya kepada Metropol mengatakan, kenaikan PBB yang harus dia bayar mengalami kenaikan ± 2000 persen. "Dulu PBB saya hanya Rp 25.000,- namun sekarang sudah Rp 500.000," ungkap lelaki paruh baya tersebut.

Keluhan yang sama dikeluhkan oleh La Oleng warga Kecamatan Puuwatu. Kepada Metropol dia katakan tahun 2013 lalu PBB yang dibayarnya hanya Rp. 15.000,- namun sekarang sudah mencapai Rp. 155.000,- Menurutnya kenaikan PBB ini sangat memberatkan. Begitupula dengan yang dialami oleh Elena warga Jalan S. Parman. Kepada Metropol dirinya merasa keberatan dengan jumlah PBB yang dia harus bayar. Melalui pesan Black Berry Mesengger (BBM)nya, dia katakan jumlah PBBnya meningkat dari Rp 184.000,- ke Rp 2.088.000,-  namun masih bisa bersyukur karena tidak seperti temannya yang awalnya hanya Rp. 500.000,- menjadi Rp. 28.000.000.-. 

"Saya masih mending dibanding dengan teman saya yang kenaikannya lebih dari 5000 persen," urai Elena. 

Ditambahkan pula olehnya alangkah sangat tidak elok kalau membayar pajak yang tinggi harus dengan menjual harta. "Saya keberatan dan saya akan cek lagi apakah pajak saya turun," kata Elena lagi. 

Akibat dari kenaikan pajak yang ribuan persen tersebut, sejumlah warga selalu melakukan komplain dan dan bahkan enggan untuk membayar kewajibannya.  Sementara itu Dra. Nahwa Umar, MM Kepala  Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari kepada Metropol mengakui telah mengeluarkan beberapa kebijakan kompensasi pembayaran PBB diantaranya PBB warga dapat dibayar secara bertahap dan harus dilunasi pada bulan September 2014. Kepada Metropol juga dia mengatakan bahwa kenaikan pajak di Kota Kendari bervariasi dan hal tersebut berdasarkan UU No 28 tahun 2009. 

(Tim Metropol Sultra)